BORNEONEWS, Jakarta – Pemerintah menyiapkan anggaran khusus untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa menggunakan cara membakar sebagai bagian dari pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan masyarakat yang membutuhkan alat berat untuk membuka lahan dapat berkoordinasi dengan aparat agar mendapat bantuan.
“Presiden sudah perintah juga, jika rakyat mau buka lahan, butuh alat berat, lebih baik lapor ke aparat, nanti dibantu, dan kita siapkan anggaran khusus,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar yang selama ini menjadi salah satu risiko munculnya karhutla.
Menurut Prasetyo, biaya pencegahan dinilai lebih kecil dibandingkan kerugian yang timbul apabila kebakaran meluas dan menimbulkan kabut asap.
“Intinya jangan buka lahan dengan bakar-bakar, kerugian kita lebih besar,” ujarnya.
Pemerintah pada hari yang sama juga menjadwalkan rapat terbatas mengenai mitigasi karhutla dengan melibatkan sejumlah ahli. Pembahasan diarahkan untuk mencari langkah agar kejadian kebakaran tidak terus berulang setiap tahun.
“Hari ini rencana kita mau ratas mitigasi karhutla supaya tidak terus berulang setiap tahun. Semua sektor harus dimitigasi,” kata Prasetyo.
Selain menyediakan dukungan pembukaan lahan tanpa bakar, pemerintah juga mendorong pencegahan melalui jalur pendidikan.
Materi mengenai pencegahan karhutla disebut tengah didorong masuk dalam muatan lokal serta pendidikan sejak dini.
“Kemarin sudah kita minta masuk ke kurikulum mulok. Kita minta masuk juga ke pendidikan agama sejak dini. Segala cara harus ditempuh,” ujarnya.
Di sisi penanganan, pemerintah juga menambah peralatan untuk menghadapi kebakaran apabila tetap terjadi.
Prasetyo menyebut pemerintah telah memesan pesawat amfibi model Beriev serta peralatan pemadaman lainnya.
Pemerintah juga sebelumnya membeli sekitar 2.000 unit truk pemadam kebakaran yang kini digunakan untuk mendukung penanganan di berbagai wilayah.
Menurut pemerintah, pendekatan pencegahan akan dilakukan melalui kombinasi edukasi, bantuan sarana pembukaan lahan, kesiapan peralatan pemadaman serta koordinasi lintas sektor.
Skema rinci mengenai besaran anggaran, mekanisme pengajuan bantuan alat berat dan wilayah prioritas belum dirinci dalam keterangan tersebut.
ANTARA
