BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebut pagu anggaran Kementerian Transmigrasi pada 2027 mencapai Rp947,27 miliar yang diprioritaskan untuk memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Dari total pagu tersebut, sebesar Rp612,47 miliar atau 64,66 persen dialokasikan untuk program transmigrasi, sedangkan 35,34 persen digunakan untuk mendukung pelaksanaan manajemen kementerian.
"Untuk tahun anggaran 2027, pagu Kementerian Transmigrasi adalah sebesar Rp947,27 miliar. Dengan keterbatasan anggaran tersebut, kami menentukan prioritas dengan sangat jelas," kata Mentrans dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.
Komposisi anggaran itu terbagi atas Sekretariat Jenderal sebesar Rp329,63 miliar, Inspektorat Jenderal Rp9,58 miliar, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp384,13 miliar, serta Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Rp223,93 miliar.
Ia mengatakan keterbatasan ruang fiskal membuat kementerian harus menetapkan prioritas anggaran secara tepat agar menghasilkan dampak paling besar bagi masyarakat di kawasan transmigrasi.
Menurut dia, arah kebijakan pembangunan transmigrasi difokuskan untuk menciptakan kawasan ekonomi produktif, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menarik investasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru.
Ia menambahkan masuknya investasi memerlukan kepastian status lahan, tata ruang, infrastruktur dasar, ketersediaan tenaga kerja, serta iklim berusaha yang mendukung sehingga penyelesaian persoalan pertanahan menjadi prioritas utama.
Karena itu, Kementerian Transmigrasi menempatkan penyelesaian berbagai persoalan lahan sebagai fondasi pembangunan kawasan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun calon investor.
Program prioritas pertama pada 2027 adalah, pertama Trans Tuntas, yakni menyelesaikan inventarisasi dan evaluasi lahan, penerbitan sertifikat hak milik transmigran, serta kasus pertanahan dan tumpang tindih lahan.
"Tahun 2027 ditargetkan antara lain penerbitan 3.254 SHM serta penyelesaian 29 kasus tumpang tindih lahan transmigrasi," ujarnya.
Kedua, Trans Lokal, yakni pembangunan kawasan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat lokal. Menurutnya mereka harus menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri sekaligus menjadi pelaku utama pertumbuhan ekonomi di kawasannya.
"Selain mendorong produktivitas dan kegiatan ekonomi, kami juga terus memastikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran, termasuk melalui pemenuhan hak atas catu pangan dan perbekalan yang lebih berkualitas," jelasnya.
Ketiga, Trans Patriot. Pada tahun 2027 Kementrans kembali menugaskan 445 orang dalam 89 tim ekspedisi Patriot serta menyiapkan 250 beasiswa Patriot. Mereka ditempatkan bukan sekadar untuk melakukan pengabdian, namun harus menjadi problem solver di kawasan.
"Bukan hanya memetakan potensi ekonomi, tetapi juga membawa teknologi, meningkatkan produktivitas, membangun model bisnis, memperkuat UMKM, serta menghubungkan masyarakat dengan pasar dan investor," bebernya.
Keempat, Trans Karya Nusa. Program itu diarahkan kepada penciptaan aktivitas ekonomi melalui penguatan lembaga ekonomi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengembangan komoditas unggulan, hilirisasi, dan investasi.
Adapun program kelima yakni Trans Gotong Royong menekankan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, serta DPR RI dalam membangun kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
"Ini sangat penting, Kementerian Transmigrasi tidak mungkin membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru seorang diri. Pembangunan kawasan membutuhkan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan politik dan pengawasan dari Komisi V DPR RI," kata Mentrans.
ANTARA
