BORNEONEWS, Palangka Raya – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau DPD GMNI Kalimantan Tengah melontarkan kritik terhadap laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi masyarakat di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
Laporan yang menyebut kehidupan masyarakat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah tetap berjalan normal meski wilayah terdampak kabut asap tebal dinilai DPD GMNI Kalteng tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dirasakan masyarakat.
Wakabid Propaganda DPD GMNI Kalimantan Tengah, Herman Fland Dakhi, menegaskan aktivitas masyarakat di tengah kondisi tersebut tidak dapat dijadikan indikator bahwa situasi sudah normal. Menurutnya, banyak warga tetap beraktivitas karena memiliki kebutuhan ekonomi yang tidak bisa ditinggalkan.
"Sangat ironis ketika pejabat publik menganggap situasi ini normal hanya karena melihat rakyat masih lalu lalang di jalanan. Masyarakat Kalteng dan Kalbar beraktivitas di tengah kabut asap tebal bukan karena situasi aman, melainkan karena keterpaksaan ekonomi untuk menyambung hidup," ujar Herman kepada Borneonews, Kamis, 24 September 2026.
Menurut Herman, kondisi masyarakat yang masih menjalankan aktivitas sehari-hari justru perlu dilihat secara lebih utuh. Mobilitas warga, katanya, tidak serta-merta menunjukkan bahwa kualitas udara maupun kondisi kesehatan masyarakat berada dalam keadaan aman.
Ia menilai narasi mengenai kondisi yang disebut berjalan normal berpotensi membuat persoalan karhutla dan dampak asap terhadap masyarakat dipandang sebelah mata. Padahal, menurutnya, diperlukan respons yang memadai, termasuk langkah darurat dan intervensi medis bagi kelompok masyarakat yang rentan.
"Apalagi anak-anak dan lansia merupakan kelompok yang rentan terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Asap tebal yang mengancam paru-paru rakyat tidak boleh dianggap sebagai rutinitas tahunan yang wajar," tegas Herman.
Herman meminta pemerintah memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan karhutla dan kabut asap. "Negara harus hadir melindungi keselamatan jiwa warga Kalimantan, bukan sekadar memberikan laporan yang terkesan 'asal bapak senang'," pungkasnya. (TESTI PRISCILLA/j)
