BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Arthur Apriossi Tuwan, mendesak Pemko terbuka mengenai anggaran kebencanaan.
Arthur menilai transparansi penting karena anggaran kebencanaan digunakan untuk menangani kondisi yang menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat.
Publik perlu mengetahui berapa anggaran yang tersedia, berapa yang sudah digunakan, serta kebutuhan apa saja yang dibiayai.
“Anggaran kebencanaan ini harus transparan. Masyarakat berhak mengetahui anggarannya berapa, penggunaannya untuk apa, dan sejauh mana realisasinya,” kata Arthur, Kamis, 24 September 2026.
Menurutnya, keterbukaan juga diperlukan untuk memastikan tidak terjadi kesenjangan antara kebutuhan penanganan di lapangan dengan dukungan anggaran yang tersedia. Terlebih personel dan relawan masih membutuhkan dukungan operasional untuk melakukan pemadaman karhutla.
“Jangan sampai di lapangan membutuhkan peralatan, air, bahan bakar maupun kebutuhan operasional lainnya, tetapi anggarannya tidak jelas. Ini yang harus kita pastikan,” ujarnya.
Arthur menegaskan transparansi bukan sekadar menyampaikan angka anggaran, tetapi juga menjelaskan realisasi dan peruntukannya.
Dengan demikian, DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan dan masyarakat dapat mengetahui pertanggungjawaban pemerintah dalam penanganan bencana.
Ia meminta Pemko memberikan penjelasan apabila terdapat anggaran yang belum dapat dicairkan atau terdapat kebutuhan tambahan dalam penanganan karhutla.
“Kalau memang anggarannya kurang atau ada kendala pencairan, sampaikan secara terbuka. Jangan sampai informasi yang berkembang justru simpang siur,” tegasnya.
Arthur berharap keterbukaan tersebut dapat memastikan setiap anggaran kebencanaan digunakan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan benar-benar mendukung kebutuhan masyarakat serta petugas yang bekerja di lapangan. (MARINI/R)
