BORNEONEWS, Palangka Raya – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau DPD GMNI Kalimantan Tengah menilai laporan yang menyebut kondisi masyarakat tetap normal di tengah kabut asap karhutla berpotensi mengurangi urgensi penanganan bencana.
Wakabid Propaganda DPD GMNI Kalteng, Herman Fland Dakhi, mengatakan informasi yang tidak menggambarkan situasi secara utuh dapat memengaruhi kebijakan dan respons pemerintah dalam menangani dampak karhutla.
Menurut Herman, kondisi masyarakat yang masih beraktivitas tidak berarti ancaman kesehatan akibat asap telah berkurang. Sebaliknya, banyak warga tetap bekerja dan beraktivitas karena tuntutan ekonomi.
DPD GMNI Kalteng menilai laporan yang terkesan mengecilkan dampak kabut asap dapat memperlambat berbagai intervensi yang dibutuhkan masyarakat, terutama pelayanan kesehatan dan bantuan bagi kelompok rentan.
"Laporan yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya sangat membahayakan karena berpotensi mengecilkan urgensi penanganan bencana serta memperlambat penyaluran bantuan medis di lapangan," ujar Herman, Kamis, 24 September 2026.
Ia menegaskan masyarakat Kalimantan membutuhkan langkah konkret dalam penanganan karhutla, mulai dari percepatan pemadaman hingga pelayanan kesehatan bagi warga terdampak asap.
"Rakyat Kalimantan tidak butuh laporan manis di meja istana, rakyat butuh pemadaman nyata dan penanganan kesehatan," kata Herman.
DPD GMNI Kalteng berharap pemerintah pusat terus memperkuat koordinasi penanganan karhutla dan memastikan seluruh kebijakan didasarkan pada kondisi faktual di lapangan agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat tertangani secara cepat dan tepat.(TESTI PRISCILLA/R)
