BORNEONEWS, Jakarta – Kalimantan Tengah menjadi satu dari enam provinsi yang akan menjadi perhatian Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN yang diputuskan akan dibentuk pemerintah.
Badan baru tersebut direncanakan berada langsung di bawah Presiden dan diarahkan untuk memperkuat pengelolaan gambut sekaligus pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Selain Kalteng, lima wilayah lain yang menjadi perhatian adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Presiden Prabowo Subianto memutuskan BPGMN nantinya berada langsung di bawah Presiden dan melibatkan ilmuwan serta kalangan profesional.
“Tadi, Bapak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden, diisi oleh para ilmuwan dan juga para profesional,” kata Raja Juli seusai pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.
Badan tersebut juga direncanakan memperoleh dukungan anggaran untuk menjalankan program pencegahan karhutla, terutama di kawasan yang memiliki ekosistem gambut luas.
Selama ini, pengelolaan gambut berada di bawah Kementerian Kehutanan setelah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Nasional sebelumnya dibubarkan.
Pembentukan BPGMN muncul dalam pertemuan Presiden bersama sejumlah menteri, akademisi serta lebih dari 20 ilmuwan dan peneliti yang membahas pengelolaan gambut dan penanganan karhutla.
Menurut Raja Juli, arah utama badan tersebut adalah memperkuat upaya pencegahan dibandingkan hanya mengandalkan penanganan setelah kebakaran terjadi.
Pemerintah menilai pendekatan pencegahan lebih efektif dan efisien untuk mengurangi risiko karhutla, khususnya pada kawasan gambut yang memiliki karakteristik kebakaran berbeda dibandingkan lahan mineral.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria mengatakan BRIN akan mendukung kerja BPGMN terutama melalui penguatan teknologi deteksi dini hotspot.
Salah satu pengembangan yang disiapkan adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi potensi kebakaran lebih awal.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah teknologi penanganan gambut juga dibahas, antara lain water injection, pembangunan pompa air berbasis desa serta penggunaan bahan alternatif untuk membantu pemadaman.
Pemerintah juga membahas aspek ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hidrologi gambut.
Arif menyebut sekitar 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan tersebut sehingga kebijakan pengelolaan gambut juga perlu memperhatikan mata pencaharian mereka.
Sejumlah komoditas seperti sagu, kopi dan tanaman hortikultura dibahas sebagai alternatif ekonomi yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik wilayah.
Selain pendekatan teknologi, Presiden juga mendorong keterlibatan masyarakat desa dalam pencegahan kebakaran.
Pendekatan berbasis masyarakat, termasuk melalui Masyarakat Peduli Api, dinilai penting karena warga yang tinggal dekat kawasan rawan kebakaran dapat memberikan respons awal sebelum api meluas.
Pembentukan BPGMN selanjutnya akan menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam pengelolaan gambut, mangrove dan pencegahan karhutla, termasuk di Kalimantan Tengah.
ANTARA
