BORNEONEWS, Jakarta – Gangguan 409 penerbangan di Kalimantan selama 14–20 September 2026 menjadi salah satu indikator dampak ekonomi kebakaran hutan dan lahan yang mulai meluas ke sektor transportasi, perdagangan, logistik hingga usaha mikro kecil dan menengah.
Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Ade Jona Prasetyo mengatakan penanganan karhutla perlu memperhitungkan kerugian ekonomi yang muncul ketika konektivitas antarwilayah terganggu.
“Keselamatan masyarakat dan penerbangan tentu harus menjadi prioritas. Namun ketika ratusan penerbangan terganggu, kita juga harus melihat bahwa karhutla sudah menimbulkan biaya ekonomi yang nyata,” kata Ade Jona dikutip Jumat, 25 September 2026.
Menurut data Kementerian Perhubungan, sebanyak 409 penerbangan terdampak selama periode 14–20 September 2026 di wilayah kerja Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan.
Dari jumlah tersebut, 141 penerbangan mengalami keterlambatan, 254 dibatalkan atau ditunda, sedangkan 14 penerbangan dialihkan.
Jumlah tersebut meningkat dibanding periode 7–13 September 2026 yang mencatat 159 penerbangan terdampak.
Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan dampak tertinggi, yakni 201 penerbangan. Kalimantan Timur mencatat 138 penerbangan terdampak dan Kalimantan Utara sebanyak 70 penerbangan.
Gangguan penerbangan juga terjadi di Kalimantan Barat akibat jarak pandang yang berada di bawah batas minimum operasional.
Ade mengatakan keputusan maskapai maupun otoritas penerbangan untuk mengutamakan keselamatan tetap harus menjadi prioritas.
Namun, ia menilai pencegahan karhutla dan kecepatan penanganan titik api perlu diperkuat agar gangguan terhadap kegiatan ekonomi tidak terus berulang setiap musim kemarau.
“Kita tidak boleh berkompromi soal keselamatan. Yang harus kita perkuat adalah pencegahan dan penanganannya,” ujarnya.
Menurutnya, ketergantungan sejumlah wilayah Kalimantan terhadap transportasi udara membuat pembatalan maupun keterlambatan penerbangan memiliki efek berantai.
Dampaknya dapat dirasakan sektor perhotelan, restoran, pariwisata, perdagangan, logistik, UMKM, mobilitas tenaga kerja hingga proyek investasi.
“Kalau penerbangan terganggu, kita harus memastikan aktivitas ekonomi daerah tidak ikut berhenti. Informasi kepada pelaku usaha harus cepat, jalur alternatif distribusi perlu disiapkan dan wilayah yang berpotensi mengganggu koridor ekonomi harus mendapat perhatian sejak dini,” katanya.
Hipmi mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat mitigasi dengan menyiapkan jalur distribusi alternatif serta sistem informasi yang cepat bagi dunia usaha ketika konektivitas udara terganggu.
Ade juga menilai kemampuan menjaga konektivitas menjadi penting di tengah pertumbuhan investasi di Kalimantan, termasuk pada sektor hilirisasi, energi, perkebunan dan infrastruktur.
“Investor membutuhkan kepastian bukan hanya dari sisi regulasi, tetapi juga konektivitas dan kelancaran operasional,” ujarnya.
Menurutnya, dampak karhutla sebaiknya tidak hanya dihitung berdasarkan luas lahan yang terbakar, tetapi juga aktivitas ekonomi yang hilang akibat pembatalan perjalanan, terganggunya distribusi maupun turunnya aktivitas usaha.
“Pencegahan yang kuat jauh lebih murah daripada menanggung kerugian ekonomi yang berulang setiap tahun,” kata Ade.
ANTARA
