BORNEONEWS, Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) membahas strategi untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T.
Pembahasan difokuskan pada kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ketersediaan infrastruktur dasar hingga tantangan geografis yang dihadapi kawasan perbatasan.
Forum tersebut juga menekankan perlunya pendekatan berbeda dalam menjalankan MBG di wilayah 3T dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, ekonomi dan akses infrastruktur.
Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP RI Bakri Siddiq mengatakan, kondisi kawasan perbatasan perlu dipetakan secara lebih rinci agar pelaksanaan MBG dapat berjalan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
“Kami dari BNPP diberi kesempatan untuk menyampaikan strategi percepatan dan implementasi program Makan Bergizi Gratis, khususnya di daerah 3T,” kata Bakri dikutip Jumat, 25 September 2026.
Menurut dia, salah satu perhatian berada pada 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi. Sarana dan prasarana yang tersedia di masing-masing PLBN perlu dipetakan untuk mengetahui kesiapan mendukung pelayanan MBG.
Ketersediaan fasilitas dasar, termasuk air bersih, menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang operasional SPPG dan menentukan jangkauan pelayanan kepada penerima manfaat.
Karena itu, BNPP menilai koordinasi lintas kementerian dan lembaga perlu diperkuat agar persoalan di lapangan dapat segera ditangani sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Bakri juga menyoroti kondisi SPPG di kawasan 3T yang belum sepenuhnya ideal. Faktor geografis, budaya masyarakat hingga minat investasi membuat pelaksanaan program di sejumlah wilayah memiliki tantangan berbeda dibandingkan daerah dengan akses yang lebih mudah.
“Jangan sampai berbeda antara SPPG di Jawa dan Sumatera dengan Papua. Karena kondisi geografis, tantangan geografis, budaya masyarakat, dan minat investor membuat SPPG di sana masih belum ideal,” ujarnya.
Jarak distribusi turut menjadi perhatian. BNPP sebelumnya mengusulkan agar pelayanan dari PLBN mempertimbangkan jarak distribusi yang memungkinkan makanan tetap diterima dalam kondisi layak.
Sementara itu, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan MBG menjadi salah satu intervensi pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap pangan bergizi.
Namun, pelaksanaan di wilayah 3T memerlukan pola tersendiri karena menghadapi persoalan mulai dari rantai pasok, keterbatasan air bersih dan listrik hingga ketersediaan tenaga gizi.
“Perlakuan implementasi program MBG di daerah 3T akan memiliki pendekatan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan pendekatan yang dilakukan di daerah non-3T,” kata Yusharto.
Berdasarkan data awal yang dihimpun dan diolah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, tingkat kecukupan SPPG di daerah tertinggal disebut baru mencapai 10,78 persen dari jumlah ideal yang dibutuhkan.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional pada Agustus 2026 menyatakan sekitar 2.700 SPPG di kawasan 3T telah selesai dibangun dan diprioritaskan untuk diaktifkan secara bertahap.
Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah regulasi untuk mendukung penyelenggaraan MBG di daerah 3T, termasuk pedoman teknis tata kelola MBG khusus kawasan terdepan, terluar dan tertinggal.
Forum BNPP dan BSKDN tersebut selanjutnya menjadi bahan penyusunan alternatif strategi serta rekomendasi kebijakan agar pelaksanaan MBG dapat menyesuaikan kondisi masing-masing daerah.
Kolaborasi antarkementerian, lembaga dan pemerintah daerah juga dinilai penting agar distribusi makanan, kesiapan SPPG serta pemanfaatan pangan lokal dapat berjalan lebih efektif di kawasan 3T. BSKDN sebelumnya turut mendorong agar rantai penyediaan MBG melibatkan petani, nelayan, peternak, UMKM, BUMDes dan koperasi desa setempat.
ANTARA
