BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Kota Palangka Raya menambah dukungan anggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan bencana lainnya dengan nilai Rp4,8 miliar melalui APBD Perubahan 2026.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Hendrikus Satriya Budi mengatakan tambahan tersebut terdiri atas Rp2,8 miliar untuk belanja BPBD dan tambahan Rp2 miliar untuk Belanja Tidak Terduga (BTT).
"Untuk penanganan karhutla dan kebencanaan lainnya, Bapak Wali Kota bersama DPRD menambah dukungan anggaran melalui APBD Perubahan. Ada sekitar Rp2,8 miliar di BPBD dan BTT ditambah Rp2 miliar," katanya, Jumat 25 September 2026.
Tambahan anggaran ini diperlukan karena kebutuhan penanganan karhutla masih cukup besar, antara lain untuk bahan bakar minyak (BBM), personel, konsumsi, serta berbagai kebutuhan operasional pemadaman di lapangan.
Sebelum tambahan melalui APBD Perubahan tersebut, Pemkot Palangka Raya telah menggunakan BTT sekitar Rp2,25 miliar melalui tiga tahap. Tahap pertama sebesar sekitar Rp500 juta, tahap kedua sekitar Rp800 juta, dan tahap ketiga sekitar Rp950 juta.
Hendrikus menjelaskan penggunaan BTT dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan penanganan dan perkembangan kondisi karhutla di lapangan.
Pemerintah daerah memastikan dukungan anggaran dapat disesuaikan apabila kebutuhan penanganan meningkat.
"Berapa pun anggaran yang diperlukan untuk penanganan, Pemkot siap memberikan dukungan sesuai kemampuan dan ketentuan anggaran yang tersedia," ujarnya.
Ia menjelaskan sebagian dukungan anggaran ditempatkan pada belanja BPBD karena penggunaan BTT berkaitan dengan status tanggap darurat.
Setelah status tersebut berakhir, penggunaan anggaran tersebut untuk kebutuhan tertentu tidak dapat dilanjutkan sehingga anggaran melalui BPBD diperlukan agar dukungan tetap tersedia untuk penanganan dan pemulihan.
Selain memperkuat dukungan anggaran, Pemkot Palangka Raya juga mengerahkan ASN dari 20 organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membantu penanganan karhutla. Langkah tersebut dilakukan untuk menambah kekuatan personel dalam pemadaman di lapangan.
BPBD Kota Palangka Raya juga berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Kalimantan Tengah terkait keterlibatan relawan.
Relawan yang belum tergabung dalam Satgas Karhutla Kota akan kembali dirangkul, sementara yang tidak dapat masuk dalam satgas kota dapat dikoordinasikan untuk memperkuat penanganan di tingkat provinsi.
Hendrikus mengatakan sinergi personel, relawan, dukungan anggaran dan peralatan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan seluruh potensi yang tersedia dalam penanganan karhutla.
"Dengan seluruh kekuatan yang ada, baik personel pemerintah, relawan maupun dukungan anggaran, kami berupaya memaksimalkan pemadaman dan penanganan karhutla, sekaligus menyiapkan dukungan untuk pemulihan," katanya.
ANTARA
