BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, meminta Pemerintah Kota (Pemko) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat kerja sama dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap di Palangka Raya.
Menurut Subandi, penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi lintas pemerintahan karena dampaknya dapat meluas dan tidak mengenal batas wilayah administrasi.
“Pemko dan Pemprov harus saling bekerja sama dalam menangani karhutla. Karena persoalan ini membutuhkan penanganan bersama,” kata Subandi, Sabtu, 26 September 2026.
Ia mengatakan sinergi diperlukan mulai dari pencegahan, pemadaman, penyediaan personel dan peralatan hingga perlindungan masyarakat yang terdampak kabut asap.
Koordinasi yang kuat juga penting untuk memastikan sumber daya seperti peralatan pemadaman, pasokan air, tenaga kesehatan dan dukungan operasional dapat dimobilisasi secara cepat ketika dibutuhkan.
“Kalau semua unsur bergerak bersama, penanganan di lapangan akan lebih cepat dan terkoordinasi,” ujarnya.
Subandi juga meminta koordinasi antara Pemko dan Pemprov diperkuat dalam menghadapi kondisi kabut asap, termasuk memastikan layanan kesehatan dan perlindungan bagi masyarakat tetap tersedia.
Ia berharap kolaborasi tersebut tidak hanya dilakukan ketika api sudah muncul, tetapi juga diperkuat sejak tahap pencegahan dan mitigasi agar risiko karhutla dapat ditekan. (MARINI/R)
