BORNEONEWS, Palangka Raya – Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Jayani, mengatakan khusus jenjang SD, anggaran revitalisasi berkisar Rp500 juta hingga Rp1 miliar. Besaran tersebut ditetapkan berdasarkan kondisi sekolah oleh pemerintah pusat.
Sebanyak 29 sekolah di Kota Palangka Raya, mulai jenjang TK, SD hingga SMP, dipastikan mendapatkan program revitalisasi tersebut. Besaran anggaran setiap sekolah berbeda, disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan sarana prasarana.
“Untuk tingkat SD bisa dari Rp500 juta sampai Rp1 miliar, tergantung tingkat kerusakannya. Lagi pula yang menetapkan besarannya kan pihak pusat juga,” kata Jayani, Sabtu, 26 September 2026.
Menurutnya, sekitar 29 sekolah telah dipastikan mendapatkan program karena sudah masuk dalam kontrak.
Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah apabila terdapat sekolah lain yang ditetapkan menerima program revitalisasi. “Yang pasti dapat ini sekitar 29. Itu yang sudah pasti, yang berkontrak,” ujarnya.
Jayani menjelaskan program tersebut merupakan program pemerintah pusat dengan pelaksanaan di daerah melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dana disalurkan ke rekening sekolah untuk mendukung pelaksanaan revitalisasi secara swakelola.
“Ya otomatis kan ditransfer dari pusat. Walaupun dana pusat, kalau dia masuk ke daerah kan jadi APBD,” ungkapnya.
Namun status dan mekanisme pencatatan anggaran tersebut perlu mengikuti ketentuan transfer dan pengelolaan keuangan pemerintah yang berlaku, sehingga penyebutan sebagai anggaran APBD perlu disesuaikan dengan mekanisme penganggaran program dari pemerintah pusat ke daerah.
Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah menjadi pihak yang mengelola kegiatan revitalisasi di masing-masing satuan pendidikan.
“Itu swakelola, yang mengelolanya memang kepala sekolah, yang menjadi Pimpro-nya (pemimpin proyek),” katanya.
Revitalisasi tidak hanya menyasar bangunan sekolah, tetapi juga fasilitas pembelajaran yang mengalami kerusakan atau kekurangan.
Pengadaan meja dan kursi, misalnya, dapat dilakukan apabila fasilitas tersebut dinilai membutuhkan penggantian.
Jayani menegaskan, kebutuhan setiap sekolah berbeda sehingga besaran anggaran yang diterima juga tidak sama.
Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelayakan sarana dan prasarana pendidikan serta mendukung proses belajar mengajar yang lebih aman dan nyaman. (MARINI/R)
