BORNEONEWS, New York – China menegaskan negara besar maupun kecil memiliki kedudukan yang setara dalam komunitas internasional dan tidak seharusnya ada negara yang mendominasi pengambilan keputusan global.
Pesan itu disampaikan Wakil Presiden China Han Zheng saat berpidato dalam Debat Umum Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.
“China meyakini seluruh negara, terlepas dari ukuran, merupakan anggota setara dalam komunitas internasional, dan urusan global harus diselesaikan melalui konsultasi serta penghormatan universal terhadap hukum internasional, keadilan, dan ketidakberpihakan,” kata Han.
Pernyataan tersebut sejalan dengan posisi resmi Beijing yang terus mendorong konsep kesetaraan kedaulatan, penghormatan terhadap hukum internasional dan penyelesaian persoalan global melalui konsultasi bersama.
Han mengatakan negara-negara perlu memperkuat peran Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai forum utama dalam menyelesaikan tantangan global.
Menurutnya, perbedaan sistem sosial maupun jalur pembangunan suatu negara tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun sekat dalam hubungan internasional.
“Kita harus menepis prasangka ideologis, menghormati jalur pembangunan dan sistem sosial yang dipilih secara mandiri oleh rakyat setiap negara, memperdalam pertukaran pengalaman tata kelola, serta bersama-sama mencari solusi atas tantangan global,” ujarnya.
China juga mendorong penguatan multilateralisme dan reformasi tata kelola global agar lebih mampu mengakomodasi kepentingan negara berkembang. Dalam pertemuan lain selama rangkaian Sidang Umum PBB, Han turut menyampaikan dukungan Beijing terhadap penguatan peran PBB dan reformasi sistem tata kelola global.
Sidang ke-81 Majelis Umum PBB dibuka pada 8 September 2026. Debat umum tingkat tinggi berlangsung pada 22–26 September dan dilanjutkan pada 28 September 2026 di Markas Besar PBB, New York.
Forum tersebut menjadi ruang bagi kepala negara, kepala pemerintahan, dan pejabat tinggi berbagai negara menyampaikan posisi mereka mengenai konflik, keamanan, pembangunan hingga reformasi tata kelola internasional.
ANTARA
