BORNEONEWS, Palangka Raya – Rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Kota Palangka Raya hingga 2045 didorong tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga kondisi riil masyarakat di lapangan.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya Benny Brian Tonni Embang mengatakan Raperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman atau RP3KP 2026–2045 perlu disusun berdasarkan survei yang mampu menggambarkan kebutuhan aktual masyarakat.
“RP3KP harus berbasis data riil. Data tersebut harus diperoleh melalui survei lapangan yang komprehensif sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat,” kata Benny, Senin, 28 September 2026.
Raperda RP3KP 2026–2045 saat ini menjadi salah satu agenda pembahasan antara Pemerintah Kota dan DPRD Palangka Raya. Pemerintah daerah sebelumnya menyebut dokumen tersebut diproyeksikan menjadi acuan operasional pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman dalam jangka panjang.
Menurut Benny, akurasi data akan menentukan ketepatan program, mulai dari pembangunan perumahan, penyediaan infrastruktur dasar hingga penanganan kawasan permukiman yang membutuhkan perhatian.
Ia menilai dokumen perencanaan akan kehilangan fungsi apabila target yang disusun tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.
Karena itu, pengawasan setelah Raperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah juga dinilai penting.
“DPRD akan mengawal dan mengawasi implementasinya. Jangan sampai dokumen perencanaan sudah bagus, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Benny meminta setiap program yang nantinya mengacu pada RP3KP dilengkapi data pendukung, target yang jelas serta mekanisme evaluasi.
Langkah tersebut diperlukan agar hasil pembangunan dapat diukur sekaligus diketahui apakah benar menjawab kebutuhan warga.
Pembahasan RP3KP juga mencakup keterpaduan pembangunan perumahan dengan infrastruktur dasar, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tata ruang. Sejumlah fraksi DPRD sebelumnya turut menyoroti pentingnya agar kebijakan tersebut menjangkau kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Yang paling penting bukan hanya bagaimana dokumennya selesai, tetapi bagaimana rencana itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Benny. (MARINI/j)
