BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya Sudarto mengatakan, pihaknya telah melakukan tambahan anggaran sekitar Rp2,6 miliar untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) guna memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga Desember 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi kondisi anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya yang disebut mulai terbatas setelah berbulan-bulan membiayai operasional penanganan karhutla melalui APBD.
Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, sebelumnya mengatakan Pemko telah mengandalkan APBD sejak menetapkan status tanggap darurat karhutla pada Juni 2026. Kebutuhan seperti BBM, konsumsi dan keperluan pemadaman lainnya terus dibiayai melalui anggaran daerah.
“APBD kita sudah tidak mampu lagi. Sebenarnya sampai awal Oktober APBD kita sudah minus,” kata Arbert, Senin, 28 September 2026.
Menanggapi kondisi tersebut, Sudarto mengatakan DPRD telah memberikan dukungan anggaran tambahan agar BPBD tetap memiliki kemampuan operasional dalam menangani karhutla sampai akhir tahun.
“Kita sudah memberikan tambahan anggaran sekitar Rp2,6 miliar untuk BPBD. Harapannya anggaran ini bisa dimaksimalkan untuk penanganan karhutla sampai Desember,” kata Sudarto.
Menurutnya, tambahan anggaran tersebut harus digunakan secara tepat sasaran, terutama untuk kebutuhan yang benar-benar mendukung penanganan karhutla di lapangan.
Sudarto menilai kondisi karhutla dan kabut asap membutuhkan kesiapan yang berkelanjutan. Karena itu, ketersediaan anggaran, personel, peralatan, BBM, sumber air dan kebutuhan operasional lainnya harus menjadi perhatian.
“Jangan sampai karena keterbatasan anggaran, penanganan di lapangan terganggu. Kita ingin BPBD tetap maksimal menjalankan tugas sampai kondisi benar-benar terkendali,” ujarnya.
Ia juga meminta penggunaan tambahan anggaran tersebut dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak terhadap penanganan karhutla dan perlindungan masyarakat.
Sudarto berharap dukungan anggaran tersebut dapat menjaga kesinambungan penanganan karhutla hingga Desember 2026 sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan dari dampak kabut asap. (MARINI/J)
