BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) memastikan seluruh pelayanan publik tetap berjalan normal meski pemerintah daerah sedang memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Pelayanan kepada masyarakat, semuanya kita berjalan seperti biasa. Dan kita sudah tegaskan kepada OPD-OPD pelayanan, termasuk juga rumah sakit, Disdukcapil, DPMPTSP, semuanya berjalan seperti biasa," kata Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kotim Diana Setiawan, Rabu, 30 September 2026.
Menurut Diana, kondisi karhutla dan kabut asap memang memberikan dampak terhadap beberapa sektor pelayanan. Salah satunya terlihat pada pelayanan kesehatan di RSUD dr Murjani Sampit.
Jumlah pasien yang datang ke rumah sakit mengalami peningkatan seiring bertambahnya masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kualitas udara yang memburuk.
"Yang menjadi permasalahan seperti di rumah sakit, pasiennya yang tambah banyak, untuk pasien ISPA gitu," ujarnya.
Di sisi lain, aktivitas masyarakat di Mal Pelayanan Publik (MPP) Habaring Hurung Kotim justru mengalami penurunan selama kondisi kabut asap.
Diana yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kotim menyebut jumlah kunjungan masyarakat ke MPP turun sekitar 25 persen dibandingkan kondisi normal.
Pada hari biasa, MPP Habaring Hurung dapat melayani sekitar 300 hingga 400 orang per hari. Layanan BPJS Kesehatan dan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) termasuk yang paling banyak diakses masyarakat.
"Saya sudah monitor terus tiap hari, memang kunjungan ke MPP berkurang sekitar 25 persen lebih. Kita berkurangnya daripada yang hari-hari biasanya. Kalau biasanya di MPP itu kadang 300 sampai 400 per hari," ungkap Diana.
Penurunan aktivitas tersebut diduga berkaitan dengan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kotim, termasuk kawasan perkotaan Sampit. Kondisi kualitas udara membuat sebagian masyarakat memilih menunda keperluan administrasi yang tidak mendesak.
Meski terjadi penurunan jumlah kunjungan, Diana memastikan kondisi tersebut tidak menyebabkan pelayanan publik dihentikan ataupun terganggu.
Ia menegaskan masyarakat tetap dapat mengakses pelayanan administrasi maupun pelayanan dasar yang disediakan pemerintah daerah.
"Tidak, tidak terganggu. Pelayanan publik kita tetap berjalan seperti biasa," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/R)
