BORNEONEWS, Istanbul – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam keras serangan udara yang dilaporkan terjadi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, dan menewaskan puluhan warga sipil.
Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, mengatakan Guterres menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap serangan yang terus terjadi terhadap warga sipil.
“Sekretaris Jenderal mengutuk keras serangan-serangan ini dan menyerukan kepada semua pihak untuk segera mengakhiri kekerasan demi melindungi warga sipil serta mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional,” kata Dujarric kepada wartawan, Selasa, 29 September 2026.
Menurut laporan yang diterima PBB, serangan pada 28 September di dekat sebuah pasar di Kota Kalchau menewaskan sekitar 50 orang dan melukai hampir 60 lainnya.
Sebagian korban selamat disebut mengalami luka serius.
PBB menilai serangan tersebut kembali menunjukkan bahwa kondisi di Myanmar belum memungkinkan bagi pemulangan pengungsi secara aman, sukarela, bermartabat dan berkelanjutan, termasuk bagi komunitas Rohingya.
Guterres juga meminta seluruh pihak yang bertikai memberikan akses aman dan tanpa hambatan bagi PBB serta organisasi kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Selain mengecam serangan udara, Sekjen PBB turut menyoroti laporan pemulangan sekitar 1.500 warga Myanmar oleh otoritas Malaysia.
Ia menyampaikan kekhawatiran yang sama dengan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) dan Kantor Hak Asasi Manusia PBB terkait pemulangan tersebut.
Malaysia dilaporkan mulai memulangkan 1.476 warga negara Myanmar menggunakan tiga kapal angkatan laut Myanmar.
Kelompok tersebut terdiri dari 1.370 laki-laki, 79 perempuan, 20 anak laki-laki dan tujuh anak perempuan berusia antara 8 hingga 60 tahun.
PBB mengingatkan prinsip hukum internasional yang melarang suatu negara memulangkan seseorang ke tempat di mana mereka berisiko menghadapi persekusi, penyiksaan atau ancaman serius terhadap keselamatan dan kebebasan.
Dujarric menegaskan kewajiban tersebut berlaku bagi seluruh negara.
Situasi keamanan di Myanmar terus memburuk sejak militer mengambil alih pemerintahan pada Februari 2021.
Konflik bersenjata kemudian meluas antara militer Myanmar dan berbagai kelompok oposisi serta kelompok etnis bersenjata di sejumlah wilayah.
Negara Bagian Rakhine menjadi salah satu kawasan yang terdampak konflik berkepanjangan dan merupakan wilayah penting bagi komunitas Rohingya.
Ratusan ribu warga Rohingya telah meninggalkan Myanmar dalam beberapa tahun terakhir akibat kekerasan, diskriminasi dan konflik yang terus berlangsung.
ANTARA
