BORNEONEWS, Sampit - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkepanjangan berdampak terhadap aktivitas ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Bupati Kotim Halikinnor menyebut gangguan penerbangan hingga aktivitas transportasi sungai menjadi sejumlah sektor yang terdampak.
Halikinnor mengatakan, jika kondisi kabut asap masih berlangsung hingga pertengahan Oktober 2026, pemerintah daerah akan mengevaluasi dampaknya bersama sejumlah pemangku kepentingan dan menyiapkan langkah untuk membantu masyarakat maupun pelaku usaha yang terdampak.
"Apabila misalnya ini nanti sampai 15 Oktober masih seperti ini kondisinya, kita akan bahas dengan semua stakeholder yang lain. Apa langkah kita. Saya melaporkan juga ke pusat maupun ke provinsi," kata Halikinnor, Kamis, 1 Oktober 2026.
Menurutnya, salah satu opsi yang dapat dilakukan adalah memperbanyak bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat atau mengupayakan dukungan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Ia menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena akan menghambat perputaran ekonomi daerah.
"Mungkin kita memperbanyak bantuan sembako atau mungkin kita minta bantuan permodalan untuk UMKM kita, karena ini berdampak kalau sampai berlarut-larut ini. Itu sehingga ekonomi kita otomatis pasti terhambat," ujarnya.
Halikinnor menjelaskan, kabut asap tidak hanya memengaruhi aktivitas masyarakat di dalam daerah, tetapi juga mobilitas orang dari dan menuju Sampit.
Ketika jarak pandang menurun, penerbangan di Bandara H Asan Sampit terganggu bahkan lumpuh. Kondisi tersebut berpotensi menghambat kedatangan orang dari luar daerah maupun yang ingin pergi ke luar daerah.
"Kenapa terhambat? Orang mau datang ke Sampit tidak bisa. Pesawat otomatis tidak bisa terbang karena kabut asap," katanya.
Ia juga menyoroti potensi kerugian operasional penerbangan apabila pesawat sudah berangkat dari Jakarta tetapi tidak dapat mendarat di Sampit akibat kondisi jarak pandang.
"Kerugian penerbangan juga bisa dialami, misal bisa terbang dari Jakarta ternyata tidak bisa mendarat, balik lagi, 4-5 kali mutar berapa BBM, itu mengenai kerugian juga. Ini akan kita kaji," jelasnya.
Dampak serupa juga dirasakan pada aktivitas transportasi sungai. Kabut asap dengan jarak pandang terbatas membuat perjalanan menggunakan kelotok tidak dapat dilakukan secara leluasa.
Halikinnor mencontohkan aktivitas masyarakat yang hendak bepergian menggunakan transportasi sungai ikut terganggu. Kondisi tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan pengemudi kelotok karena jumlah penumpang berkurang.
"Contoh, orang mau berangkat umrah tertunda karena penerbangan. Otomatis seperti saat asap ini, orang juga tidak bisa naik kelotok bebas karena jarak pandang. Otomatis tukang kelotok itu tidak ada penumpangnya," tuturnya.
Meski menyebut sejumlah sektor yang terdampak, Halikinnor belum dapat memastikan besaran kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat kabut asap dan karhutla.
Ia mengatakan penghitungan dampak ekonomi secara keseluruhan perlu dilakukan secara lebih komprehensif. Pemerintah daerah akan mengambil langkah sesuai kewenangannya, sementara dampak yang lebih luas perlu dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
"Tapi kalau menghitung angkanya berapa besar dampak ekonomi saya tidak bisa. Menghitung angkanya karena nanti secara umum nanti BPS yang memprediksi," pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Kotim sebelumnya memperpanjang status tanggap darurat karhutla dan kekeringan hingga 15 Oktober 2026. Perpanjangan tersebut dilakukan di tengah kondisi kemarau dan kabut asap yang masih memengaruhi sejumlah aktivitas masyarakat. (DEWI PATMALASARI/R)
