BORNEONEWS, Palangka Raya – Prof Bhayu Rhama resmi terpilih sebagai Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) periode 2026–2030 setelah meraih suara terbanyak dalam pemilihan rektor tahap kedua yang digelar pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Dalam pemilihan tersebut, Prof Bhayu memperoleh 37 suara. Sementara itu, Dr Thea Farina, S.H., M.Kn. meraih 14 suara dan Dr Leswara Neneng, S.Pd., M.Si. mendapatkan 12 suara. Hasil ini menempatkan Prof. Bhayu sebagai kandidat dengan perolehan suara tertinggi di antara tiga calon yang bersaing.
Pemilihan rektor tahap kedua melibatkan Senat UPR bersama perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Tahapan ini menjadi penentu rektor yang akan memimpin UPR selama empat tahun ke depan, yakni periode 2026–2030.
Ketua Senat UPR, Prof. Dr. Petrus Poerwadi, mengatakan proses pemilihan berlangsung sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sebanyak 41 anggota Senat hadir dalam tahapan tersebut, sementara kementerian diwakili oleh Direktur Bina Talenta, Dr. Adi Nurianto.
“Sore ini kita sudah melaksanakan pemilihan rektor tahap kedua bersama antara Senat dengan kementerian. Dari kementerian hadir mewakili Menteri, Bapak Dr. Adi Nurianto, beliau adalah Direktur Bina Talenta di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,” kata Petrus, Kamis, 1 Oktober 2026.
Keterlibatan kementerian katanya merupakan bagian dari mekanisme pemilihan rektor perguruan tinggi negeri. Pada tahap akhir ini, suara Senat UPR memiliki bobot 65 persen, sedangkan suara kementerian berbobot 35 persen.
"Sebelum memasuki pemilihan tahap kedua, ketiga kandidat telah melalui tahapan penyaringan di tingkat universitas dan proses lanjutan bersama kementerian. Ketiganya bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dalam memimpin pengembangan akademik, penelitian, serta tata kelola perguruan tinggi tersebut," jelasnya.
Pergantian kepemimpinan ini juga katanya, menjadi momentum bagi UPR untuk melanjutkan program-program strategis dalam meningkatkan kualitas lulusan dan memperkuat kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan daerah, khususnya di Kalimantan Tengah.
Adapun pelaksanaan pelantikan dan serah terima jabatan mengikuti ketentuan serta jadwal resmi yang ditetapkan oleh pihak berwenang. (MARINI/H)
