BORNEONEWS, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring masih berlangsungnya ancaman kebakaran di sejumlah wilayah.
Pemerintah daerah menilai kondisi di lapangan belum sepenuhnya aman sehingga penanganan dan kesiapsiagaan seluruh unsur masih harus diperkuat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, mengatakan keputusan tersebut merupakan bagian dari evaluasi pemerintah daerah terhadap perkembangan karhutla yang hingga kini masih membutuhkan penanganan lintas sektor.
Evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Bupati Barito Timur pada Kamis, 1 Oktober 2026.
“Status tanggap darurat kita perpanjang karena kondisi di lapangan masih membutuhkan penanganan serius. Kita tidak boleh lengah meskipun tren kejadian karhutla mulai menurun,” kata Misnohartaku saat diwawancarai pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Menurut Misnohartaku, berdasarkan laporan BPBD dan Damkar Barito Timur, secara kumulatif telah terjadi 704 kejadian karhutla dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 671,5 hektare. Di tengah kecenderungan penurunan jumlah kejadian, pemerintah masih menghadapi tantangan berupa munculnya titik panas dan lokasi kebakaran yang sulit dijangkau petugas.
“Yang menjadi perhatian kita bukan hanya jumlah kejadiannya tetapi juga titik-titik api yang sulit dijangkau. Karena itu kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Cuaca yang masih kering sampai Oktober juga menjadi faktor yang harus kita antisipasi,” ujarnya.
Misnohartaku menegaskan koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam menghadapi situasi tersebut. Pemerintah daerah meminta perangkat daerah, petugas lapangan, relawan dan unsur terkait lainnya bergerak dalam satu komando sehingga penanganan kebakaran dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
“Koordinasi harus terus diperkuat. Data kejadian juga harus diperbarui setiap hari supaya kita memiliki gambaran yang akurat mengenai kondisi di lapangan dan bisa menentukan langkah penanganan dengan tepat,” katanya.
Selain persoalan personel, pemerintah daerah juga memastikan kebutuhan operasional petugas menjadi perhatian. Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), peralatan pemadaman dan dukungan personel dari perangkat daerah diperlukan agar petugas tidak terkendala ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran.
“Operasional petugas harus kita pastikan terpenuhi. BBM, peralatan, personel dan kebutuhan lainnya jangan sampai menjadi kendala ketika tim sudah berada di lapangan,” tegas Misnohartaku.
Posko Kabupaten juga tetap difungsikan sebagai pusat koordinasi dan informasi penanganan karhutla. Keberadaan posko tersebut dinilai penting untuk mengonsolidasikan laporan dari lapangan sekaligus memastikan setiap perkembangan dapat segera ditindaklanjuti.
Di sisi lain, dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat turut menjadi perhatian pemerintah daerah.
Dinas Kesehatan mencatat 2.336 kasus gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta 173 kasus diare dalam periode 18 Agustus hingga 30 September 2026.
Misnohartaku mengatakan pemerintah tidak hanya berkonsentrasi pada pemadaman api tetapi juga berupaya mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat.
Pemantauan kualitas udara, penyediaan obat-obatan dan masker serta penguatan pelayanan kesehatan terus dilakukan untuk melindungi warga yang terdampak.
“Penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman. Dampaknya terhadap kesehatan masyarakat juga harus kita tangani. Karena itu pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dan masker serta pemantauan kualitas udara tetap menjadi perhatian,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Barito Timur juga terus menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Hingga evaluasi terakhir, distribusi air bersih telah mencapai 4.460 liter.
Bantuan tersebut menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap dampak kekeringan dan kondisi lingkungan yang masih berlangsung.
“Air bersih juga menjadi kebutuhan penting masyarakat. Kita akan terus melihat wilayah mana yang membutuhkan dan memastikan bantuan dapat disalurkan sesuai kondisi di lapangan,” kata Misnohartaku.
Selain memperpanjang status tanggap darurat, pemerintah daerah mengevaluasi dukungan operasional relawan serta penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Evaluasi tersebut dilakukan agar seluruh sumber daya yang digunakan dalam penanganan bencana dapat dikelola secara efektif dan akuntabel.
Misnohartaku berharap seluruh unsur tetap mempertahankan kesiapsiagaan meskipun jumlah kejadian karhutla menunjukkan kecenderungan menurun. Menurutnya, kondisi cuaca yang masih kering membuat potensi kebakaran susulan tetap terbuka sehingga upaya pencegahan harus berjalan beriringan dengan pemadaman.
“Kita berharap kondisi segera membaik tetapi selama cuaca masih kering kita harus tetap siaga. Jangan sampai ketika kejadian menurun kita justru lengah. Semua pihak harus terus bersinergi untuk melindungi masyarakat dan mencegah kebakaran kembali meluas,” pungkasnya. (AGUSTINUS BOLE MALO/R)
