BORNEONEWS, Jakarta – Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dinilai harus menjadi momentum memperkuat kinerja pemerintahan, bukan sekadar mengganti pejabat.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengatakan reshuffle menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo merupakan bagian dari evaluasi dan penataan pemerintahan.
“Yang penting setelah pergantian ini adalah bagaimana pemerintahan dapat bergerak semakin efektif,” kata Dave di Jakarta, Sabtu, 3 Oktober 2026.
Menurutnya, Presiden tentu memiliki pertimbangan dalam memilih pejabat yang dinilai mampu membantu menjalankan agenda pemerintahan dan mencapai target yang telah ditetapkan.
Namun, pekerjaan berikutnya adalah memastikan para pejabat baru dapat segera melakukan konsolidasi dan menjalankan program secara lebih cepat, tepat dan terukur.
Dave menilai pejabat yang baru dilantik juga perlu diberi ruang untuk membuktikan kapasitasnya.
Penilaian tidak cukup hanya didasarkan pada jabatan atau latar belakang sebelumnya, tetapi juga kompetensi, integritas, kemampuan memimpin serta hasil kerja setelah menerima amanah.
Karena itu, ia menegaskan reshuffle tidak boleh berhenti pada perubahan komposisi kabinet.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilannya adalah kinerja pemerintahan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Perombakan pada 1 Oktober 2026 turut menyentuh sejumlah posisi strategis. Presiden Prabowo melantik sepuluh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta beberapa kepala dan wakil kepala lembaga negara.
Di lingkungan Polri, Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri dan Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.
Dave mengatakan pengalaman Suyudi di lingkungan Kepolisian dan sebelumnya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional menjadi salah satu modal dalam menjalankan tugas barunya.
Meski demikian, ia menilai hal yang lebih penting adalah bagaimana kepemimpinan baru mampu memperkuat profesionalitas Polri, pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum yang berkeadilan.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang harus dihadapi Polri, mulai dari narkotika, perjudian daring, penyelundupan hingga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Karena itu, konsolidasi internal serta koordinasi dengan lembaga lain dinilai perlu diperkuat.
Dave mengatakan DPR akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah sesuai kewenangan lembaga masing-masing.
ANTARA
