BORNEONEWS, Palangka Raya – Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Tengah ternyata tidak hanya berujung pada makanan yang sampai ke penerima manfaat.
Di balik 107 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif, program tersebut telah menyerap 4.732 tenaga kerja dan menggerakkan 905 pemasok hingga 31 Agustus 2026.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah, Herry Hernawan, mengatakan efek ekonomi itu muncul seiring terus berkembangnya pelaksanaan MBG di daerah.
“Dalam pelaksanaan program MBG di Kalimantan Tengah per 31 Agustus 2026, tercatat sebanyak 107 SPPG aktif yang telah menyerap 4.732 tenaga kerja dan menggerakkan 905 supplier atau pemasok,” kata Herry dikutip Sabtu, 3 Oktober 2026.
Pada periode yang sama, sebanyak 233.984 penerima manfaat telah terlayani.
Mereka terdiri atas balita, ibu hamil dan menyusui, siswa PAUD hingga SMA, siswa sekolah luar biasa serta santri.
“Para penerima manfaat meliputi balita, bumil atau busui, siswa dari PAUD hingga SMA, SLB hingga santri,” ujarnya.
Dari seluruh wilayah di Kalimantan Tengah, Palangka Raya menjadi daerah dengan penerima manfaat terbesar.
Jumlahnya mencapai 71.489 orang atau sekitar 30,55 persen dari total penerima manfaat MBG di provinsi tersebut.
Angka itu memperlihatkan bahwa perputaran program MBG tidak hanya terjadi di ruang makan.
Dapur SPPG membutuhkan tenaga kerja, bahan pangan, distribusi dan pemasok yang pada akhirnya ikut menciptakan aktivitas ekonomi baru di sekitarnya.
Herry menjelaskan, MBG menjadi salah satu bentuk belanja pemerintah pusat di Kalimantan Tengah yang manfaatnya langsung diterima masyarakat.
Selain MBG, belanja APBN yang langsung menyentuh masyarakat juga mengalir ke sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Realisasi belanja pendidikan hingga periode tersebut mencapai Rp855,78 miliar.
Sebagian besar digunakan untuk Program Strategis Sekolah Rakyat serta pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp704,42 miliar.
Sementara Program Wajib Belajar 13 Tahun terealisasi Rp39,61 miliar dan Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Rp28,42 miliar.
Untuk sektor kesehatan, realisasi belanja tercatat Rp83,75 miliar, sedangkan belanja infrastruktur mencapai Rp1,55 triliun.
Dengan demikian, MBG di Kalteng tidak hanya tercatat dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari ribuan tenaga kerja dan ratusan pemasok yang ikut terlibat di belakangnya.
