BORNEONEWS, Palangka Raya – Fraksi Partai Demokrat DPRD Palangka Raya memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2027. Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Senin, 5 Oktober 2026.
Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Hatir Sata Tarigan, mengatakan pihaknya mengapresiasi Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah menyampaikan Nota Keuangan RAPBD 2027 kepada DPRD sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, Demokrat mengingatkan penyusunan APBD harus berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, keadilan, kepatutan, keberpihakan kepada masyarakat serta berorientasi pada hasil dan manfaat pembangunan.
“Setiap rupiah anggaran yang direncanakan harus memiliki sasaran yang jelas, indikator kinerja yang terukur, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Hatir saat membacakan pemandangan umum fraksinya, Senin, 5 Oktober 2026.
Menurutnya, APBD tidak boleh hanya mengejar tingkat penyerapan anggaran. Kualitas belanja dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.
Dalam evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2026 hingga 31 Agustus, Fraksi Demokrat menyoroti realisasi pendapatan daerah yang masih rendah pada sejumlah komponen, khususnya pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara capaian PAD yang relatif lebih baik diminta untuk dipertahankan dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat dan iklim usaha.
Dari sisi belanja, Demokrat menilai rendahnya realisasi sejumlah belanja modal, seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan serta irigasi, harus menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan penumpukan pekerjaan pada akhir tahun yang dapat berdampak terhadap kualitas dan penyelesaian kegiatan.
Memasuki pembahasan RAPBD 2027, Fraksi Demokrat meminta seluruh program dan kegiatan konsisten dengan dokumen perencanaan daerah, mulai RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS hingga hasil Musrenbang. Demokrat juga mendorong anggaran berbasis kinerja dengan sasaran, indikator keluaran, hasil dan target waktu yang jelas.
Terkait pendapatan, Demokrat mendukung peningkatan PAD yang dalam RAPBD 2027 ditargetkan naik 41,73 persen dari pagu murni 2026. Namun, Hatir mengingatkan target tersebut harus berbasis data, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan asumsi yang terlalu optimistis. Fraksi juga meminta Pemko menjelaskan potensi PAD yang akan dioptimalkan dan langkah konkret mencegah kebocoran penerimaan.
"Fraksi Demokrat turut meminta penjelasan mengenai sejumlah agenda strategis, mulai program pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pemerataan pembangunan antarkecamatan dan kelurahan, penanganan banjir, drainase, sampah, jalan, air bersih dan sanitasi, hingga penyertaan modal kepada BUMD," tambah Hatir.
Demokrat juga secara khusus jelas Hatir mempertanyakan implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Karhutla, termasuk apakah alokasi dana satu persen telah dimasukkan dalam RAPBD 2027 serta kesiapan alat berat untuk mendukung pembukaan lahan tanpa membakar. (MARINI/H)
