BORNEONEWS, Palangka Raya – Fraksi PDI Perjuangan menerima Rancangan RAPBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, namun memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya.
Pemandangan umum tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Dudie B Sidau, dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Palangka Raya, Senin, 5 Oktober 2026.
Dalam penyampaiannya, Dudie terlebih dahulu mengapresiasi berbagai program kerja dan capaian Pemerintah Kota Palangka Raya selama ini.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Palangka Raya yang telah menyampaikan Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
“Dengan segala penuh pertimbangan, Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima dengan catatan, untuk dibahas di tingkat lebih lanjut sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Dudie, Senin, 5 Oktober 2026.
Meski menerima untuk dibahas lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan memberikan penekanan terhadap tata kelola anggaran daerah.
Pemerintah kota diingatkan agar penggunaan APBD dilakukan secara transparan serta disertai pertanggungjawaban yang lengkap.
Menurut Dudie, transparansi menjadi hal penting dalam pengelolaan APBD karena anggaran daerah pada dasarnya berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Selain penggunaan anggaran, Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan agar pendapatan daerah tidak hanya dinilai berdasarkan tercapai atau tidaknya target yang telah ditetapkan. Pengelolaan pendapatan, kata dia, perlu dilihat secara lebih menyeluruh.
“Anggaran pendapatan jangan hanya dinilai dari pencapaian target atau tidaknya,” ujar Dudie saat membacakan pemandangan umum fraksi.
Sementara dari sisi belanja, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar anggaran benar-benar diarahkan kepada program dan kegiatan yang menjadi prioritas. Penentuan belanja harus mempertimbangkan kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan berharap, Pemerintah Kota Palangka Raya menelaah seluruh catatan tersebut dalam proses pembahasan RAPBD 2027.
Fraksi juga berharap kebijakan anggaran yang disusun dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan RAPBD 2027.
Selanjutnya, catatan dan pandangan fraksi akan menjadi bahan dalam pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya. (MARINI/R)
