BORNEONEWS, Palangka Raya – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Palangka Raya menyoroti realisasi APBD 2026 yang masih relatif rendah hingga 31 Agustus 2026 dalam pemandangan umum terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD 2027.
Juru Bicara Fraksi PKB, Yudhi Karlianto Manan, menyampaikan realisasi pendapatan daerah hingga 31 Agustus 2026 baru sekitar Rp672,7 miliar atau 56,19 persen dari target lebih dari Rp1,19 triliun.
“Bagi Fraksi PKB, APBD bukan semata-mata dokumen angka dan administrasi keuangan daerah. APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Yudhie dalam rapat paripurna, Senin, 5 Oktober 2026.
Ia mengatakan, realisasi tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp240,4 miliar atau 66,90 persen dari target, sedangkan pendapatan transfer mencapai sekitar Rp432,2 miliar atau 51,60 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah baru mencapai sekitar Rp570,1 miliar atau 46,46 persen dari plafon lebih dari Rp1,22 triliun. Menurut Yudhie, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius agar pelaksanaan program tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
“Rendahnya realisasi pada sejumlah pos, khususnya beberapa belanja modal, perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi penumpukan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran,” ujarnya.
Sorotan PKB semakin kuat terhadap sejumlah belanja modal. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi belanja modal peralatan dan mesin baru sekitar 20,08 persen, gedung dan bangunan 33,02 persen, serta jalan, jaringan dan irigasi sekitar 37,35 persen. Bahkan belanja modal aset lainnya disebut belum terealisasi.
Di sisi lain, dalam Rancangan APBD 2027, Pemko Palangka Raya menargetkan PAD sekitar Rp509,4 miliar atau meningkat 41,73 persen dibandingkan pagu murni 2026. PKB mengapresiasi peningkatan kapasitas fiskal tersebut, tetapi meminta target itu didukung basis data valid dan potensi penerimaan yang terukur.
“Peningkatan PAD jangan sampai diterjemahkan sebagai peningkatan beban kepada masyarakat,” tegas Yudhi.
Ia mendorong digitalisasi dan transparansi pemungutan pajak serta retribusi, perbaikan pendataan wajib pajak dan objek pajak, optimalisasi aset daerah, serta pencegahan kebocoran penerimaan.
PKB juga menyoroti peningkatan belanja modal 2027 yang mencapai sekitar Rp331,4 miliar atau naik 68,75 persen. Anggaran tersebut dinilai harus diarahkan pada pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat, seperti jalan, drainase dan pengendalian banjir, pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, infrastruktur lingkungan serta fasilitas pelayanan publik.
Selain itu, PKB meminta penjelasan komprehensif terkait penyertaan modal daerah sekitar Rp17,9 miliar yang meningkat 210,89 persen dari pagu murni 2026. Pemerintah diminta menjelaskan badan usaha penerima, tujuan penyertaan, proyeksi manfaat ekonomi, kontribusi terhadap PAD, kondisi badan usaha, mekanisme pengawasan hingga indikator keberhasilannya.
Yudhi menegaskan APBD 2027 tidak boleh hanya mengejar besarnya anggaran maupun tingkat penyerapan. Setiap program harus memiliki indikator kinerja, target output dan outcome yang jelas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap kebijakan anggaran harus mampu menjawab pertanyaan sederhana: apa manfaatnya bagi rakyat?” tegasnya.
Fraksi PKB pun menyatakan mendukung pembahasan Rancangan APBD 2027 dengan sejumlah catatan, termasuk peningkatan PAD yang realistis dan tidak membebani masyarakat, perbaikan realisasi program terutama belanja modal, serta keberpihakan anggaran pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, UMKM, penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (MARINI/Y)
