BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya menyiapkan strategi penjaringan calon penerima manfaat Program Sekolah Rakyat (SR) agar tepat sasaran. Penjaringan dilakukan melalui pendekatan jemput bola dengan memanfaatkan data serta penjangkauan langsung ke lapangan.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, penjaringan calon siswa dilakukan berdasarkan data prelist desil 1.
Data ini kemudian diperkuat dengan penjangkauan lapangan oleh sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial.
“Strategi penjaringan tepat sasaran dilaksanakan melalui pendekatan jemput bola berbasis data prelist desil 1 maupun penjangkauan lapangan,” kata Fairid dalam rapat bersama DPRD Kota Palangka Raya, Selasa, 6 Oktober 2026.
Penjangkauan dilakukan oleh pendamping sosial, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Mereka berkolaborasi dengan aparatur kecamatan dan kelurahan serta tokoh masyarakat untuk menyosialisasikan keberadaan Program Sekolah Rakyat.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan informasi program sampai kepada keluarga yang menjadi sasaran, sekaligus membantu pemerintah mengidentifikasi calon siswa sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
Selain proses penjaringan siswa, Pemko Palangka Raya juga mengambil peran dalam mendukung kesiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Dukungan tersebut mencakup penyediaan dan legalitas lahan, akses jalan hingga penyusunan dokumen Andalalin dan Amdal.
Pemko juga berkomitmen mengalokasikan APBD 2027 untuk mendukung keberlanjutan program. Anggaran tersebut diarahkan untuk monitoring dan evaluasi dampak lingkungan, operasional penjangkauan, pendampingan hingga layanan dukungan psikososial.
“Pelaksanaan ini diperkuat oleh peran aktif pemerintah daerah dalam penyediaan dan legalitas lahan, akses jalan, penyusunan dokumen Andalalin dan Amdal, penjangkauan siswa dan SDM,” ujarnya.
Fairid menambahkan, keberlanjutan Program Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada pendidikan siswa. Pemko juga menyiapkan intervensi secara holistik melalui pemberdayaan ekonomi serta bantuan bedah rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat dampak program terhadap keluarga penerima manfaat. Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi akses pendidikan, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.
Fairid menegaskan, pendekatan berbasis data dan penjangkauan langsung menjadi bagian penting agar program benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan dan evaluasi program tersebut. (MARINI/R)
