SAMPIT –

‎BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memperkuat upaya pengamanan serta penertiban Barang Milik Daerah (BMD) dengan menjalin kerja sama bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotawaringin Timur.
‎
‎Kerja sama tersebut mencakup pelayanan dan penanganan masalah hukum dalam rangka pemulihan dan penertiban BMD. Langkah ini juga melibatkan pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara (JPN).
‎
‎Kepala BKAD Kotim, Rihel mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan aset milik pemerintah daerah memiliki legalitas yang jelas serta dapat dikelola secara tertib dan aman.
‎
‎"Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya kita dalam mengamankan dan menertibkan aset daerah, termasuk dalam menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan Barang Milik Daerah," ujarnya, Rabu, 7 Oktober 2026.
‎
‎Menurutnya, pendampingan dari JPN diharapkan dapat memperkuat posisi hukum pemerintah daerah dalam melakukan pemulihan dan pengamanan aset.
‎
‎Selain itu, langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah terjadinya penyerobotan atau penguasaan aset daerah oleh pihak yang tidak berhak.
‎
‎Ia menegaskan, pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara tertib, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
‎
‎"Yang paling penting aset daerah ini harus jelas statusnya, legalitasnya, serta pemanfaatannya. Dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan, kami berharap berbagai persoalan yang berkaitan dengan aset dapat ditangani dengan lebih baik," katanya.
‎
‎Kerja sama antara BKAD Kotim dan Kejari Kotim tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum, khususnya dalam menjaga dan menyelamatkan aset yang menjadi milik pemerintah daerah.
‎
‎"Ini merupakan bentuk sinergi untuk mengamankan aset daerah demi kepentingan masyarakat dan pembangunan Kotawaringin Timur," pungkas Rihel. (DEVI/j)