BORNEONEWS, Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mencatat nilai sempurna 100 dalam evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan III 2026.
Capaian itu menempatkan salah satu DIPA Kanwil Kemenkum Kalteng di peringkat pertama dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.
Meski demikian, nilai maksimal tersebut tidak membuat seluruh pekerjaan dianggap selesai. Sejumlah aspek masih harus terus dikawal, terutama penyerapan anggaran, pelaksanaan kontrak, pemutakhiran Halaman III DIPA serta pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng, Hajrianor, mengatakan dua DIPA yang dikelola sama-sama memperoleh nilai 100.
“Dalam evaluasi tersebut, dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kanwil Kemenkum Kalteng sama-sama memperoleh nilai 100. DIPA Sekretariat Jenderal Kanwil Hukum Kalteng dengan kode 692026 bahkan menempati peringkat pertama dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran,” katanya, Rabu, 7 Oktober 2026.
Menurutnya, capaian IKPA tidak hanya dilihat dari seberapa besar anggaran terserap.
Kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan capaian keluaran juga menjadi bagian penting dalam penilaian.
“Nilai 100 ini harus dapat dipertahankan. Pengelolaan anggaran harus terus dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel sehingga mendukung pencapaian target kinerja organisasi,” ujarnya.
Kanwil Kemenkum Kalteng kini menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga capaian tersebut.
Di antaranya menyesuaikan Halaman III DIPA dengan perkembangan kegiatan, memantau capaian keluaran, meningkatkan koordinasi dengan KPPN serta memastikan pertanggungjawaban UP dan TUP berjalan tepat waktu.
Hajrianor menegaskan, nilai sempurna bukan sekadar angka administratif.
Capaian itu harus tercermin pada ketepatan pelaksanaan program dan hasil anggaran yang benar-benar mendukung tugas serta pelayanan.
“Capaian ini bukan menjadi akhir, tetapi menjadi standar yang harus dijaga. Kami akan terus memperkuat koordinasi dan memastikan setiap anggaran memberikan hasil yang optimal bagi pelaksanaan tugas dan pelayanan Kementerian Hukum,” katanya.
ANTARA
