BORNEONEWS, Jakarta – Pemerintah mulai mempertimbangkan pembatasan hingga moratorium pembangunan smelter nikel yang hanya menghasilkan produk setengah jadi.
Opsi tersebut muncul di tengah kekhawatiran kelebihan pasokan nikel yang dinilai ikut menekan harga di pasar global.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan sebagian besar smelter nikel saat ini masih menghasilkan produk setengah jadi.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dievaluasi karena pasokan yang terlalu besar tidak selalu sejalan dengan kebutuhan pasar.
“Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh. Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, bahkan mungkin kita melakukan moratorium, sementara yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung,” kata Bahlil di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026.
Produk yang masuk kategori setengah jadi antara lain feronikel, nickel pig iron atau NPI, nickel matte, serta mixed hydroxide precipitate atau MHP.
Bahlil menyebut kelebihan pasokan nikel saat ini berada di kisaran 2,5 juta ton.
Kondisi itu dinilai menjadi salah satu faktor yang memberi tekanan terhadap harga nikel dunia.
Pemerintah kini tengah mengkaji kembali arah pengembangan industri nikel.
Tidak semua kapasitas pengolahan yang menghasilkan produk setengah jadi dinilai perlu terus ditambah.
“Kami akan laporkan ke Presiden, tapi dalam diskusi saya dengan tim, penting untuk kita mulai memilih mana industri yang tetap kita lanjutkan dan mana industri yang perlu kita melakukan moratorium, supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak gila-gilaan,” ujar Bahlil.
Ia menegaskan arah kebijakan ke depan akan lebih menekankan industri yang mampu menghasilkan produk hilir langsung.
Tujuannya agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap antara, tetapi benar-benar menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.
Pemerintah sebelumnya juga telah beberapa kali menegaskan pentingnya menyeimbangkan produksi dengan kebutuhan pasar agar kelebihan pasokan tidak terus menekan harga komoditas.
Selain mempertimbangkan harga, Bahlil menilai pengembangan industri nikel juga harus memperhitungkan keberlanjutan cadangan mineral.
Karena itu, penambahan kapasitas smelter tidak ingin lagi hanya didorong berdasarkan volume produksi.
Moratorium sejauh ini masih berada pada tahap pertimbangan dan belum menjadi kebijakan final.
Pemerintah akan terlebih dahulu memilah jenis industri yang tetap perlu dikembangkan dan yang dinilai harus dibatasi.
ANTARA
