BORNEONEWS, Palembang - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Faisal Malik Hendropriyono meminta perusahaan perkebunan di Sumatera Selatan (Sumsel) membangun kanal sebagai salah satu upaya memitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi berulang setiap tahun.
Wamen Diaz saat rapat koordinasi penanggulangan karhutla Sumsel di Palembang, Rabu, mengatakan perusahaan perlu mengambil peran lebih besar dalam penanganan karhutla karena upaya tersebut tidak dapat dilakukan pemerintah dan satuan tugas (satgas) karhutla secara sendiri.
"Kita meminta bantuan perusahaan-perusahaan untuk membuat infrastruktur, untuk mengatasi, memitigasi, agar wilayah-wilayah karhutla tidak terus terbakar," kata Wamen Diaz.
Menurutnya, pembangunan kanal blocking dan water intake diperlukan untuk mendukung ketersediaan air di wilayah yang rawan karhutla sehingga penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat.
"Daerah-daerah mana yang diperlukan untuk penyekatan, kemudian water intake bisa dilakukan di mana. Kita membutuhkan kontribusinya, mohon bantuan untuk kita bisa atasi semua ini," ucap Wamen Diaz.
Untuk kondisi lahan gambut di Sumsel saat ini cukup kering, sehingga diperlukan langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya kebakaran maupun meluasnya area terdampak. Namun,pemerintah masih memetakan lokasi yang membutuhkan kanal blocking serta titik yang dapat digunakan sebagai sumber pengambilan air melalui water intake.
Kemudian pembangunan infrastruktur tersebut juga menghadapi tantangan karena berpotensi memengaruhi arus sungai yang selama ini digunakan masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan.
"Ketika perusahaan sudah komitmen membantu, ternyata di level bawah banyak penolakan dari masyarakat karena tak bisa membawa hasil produksi pertanian dan perkebunannya," kata Wamen Diaz.
Oleh karena itu ia meminta pemerintah desa, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten/kota dan pihak terkait lainnya berkolaborasi untuk mengomunikasikan rencana pembangunan infrastruktur tersebut kepada masyarakat.
"Di sini perlu kolaborasi antara pemerintah desa, DLH kabupaten/kota, dan lainnya, untuk mengomunikasikan kepada masyarakat," kata Wamen Diaz.
Sementara itu Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan pemerintah provinsi akan mengoordinasikan pembangunan infrastruktur tersebut bersama pemerintah kabupaten/kota.
"Kita juga membutuhkan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), termasuk perusahaan yang tidak mau membangun sekat bisa saya sampaikan ke Pak Wamen," katanya.
Deru mengatakan luas lahan gambut di Sumsel mencapai sekitar 1,26 juta hektare dengan wilayah terluas berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang mencapai sekitar 600 ribu hektare.
"Penanganan karhutla di Sumsel terus kami lakukan lewat satgas darat dan udara. Aksi dan regulasi sudah kita siapkan dengan peraturan desa melalui reward dan punishment dalam pengelolaan lahan desa di wilayah masing-masing," ujarnya.
ANTARA
