BORNEONEWS, Kuala Lumpur – Pemerintah Indonesia menyiapkan Kalimantan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa dan Sumatera dengan dukungan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Visi tersebut dipaparkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono dalam 2nd Borneo Economic Forum 2026 di Kuching, Sarawak, Malaysia, 7–8 Oktober 2026.
Rachmat menyebut Kalimantan diarahkan menjadi Nusantara Economic Superhub dengan IKN sebagai pengungkit transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Pengembangan ekonomi Kalimantan saat ini difokuskan pada enam klaster strategis, yakni teknologi bersih, farmasi terintegrasi, pertanian berkelanjutan, ekowisata dan wellness tourism, industri kimia, serta energi rendah karbon.
Selain sektor ekonomi, pemerintah menilai pembangunan Kalimantan juga membutuhkan penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur.
Prioritasnya mencakup kesehatan, pendidikan, peningkatan keterampilan, hilirisasi industri berkelanjutan dan pengembangan pariwisata.
Konektivitas turut menjadi bagian penting dari rencana tersebut.
Pemerintah mendorong penguatan koridor Nusantara–Balikpapan–Samarinda, penyelesaian Jalan Trans-Kalimantan, pengembangan jaringan kereta api dan transportasi udara, serta peningkatan akses kawasan perbatasan.
Rachmat juga menekankan pembangunan Kalimantan harus tetap mempertimbangkan perlindungan hak masyarakat adat, pelestarian hutan serta ketahanan sosial dan ekologis.
Pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta mitigasi banjir melalui sistem peringatan dini dan tata ruang berbasis risiko turut masuk dalam agenda pembangunan.
Di tingkat regional, Indonesia mendorong penguatan kerja sama melalui BIMP-EAGA dan Borneo Economic Community.
Kerja sama diarahkan pada konektivitas transportasi dan perbatasan, interkoneksi energi, investasi industri, rantai nilai regional, infrastruktur digital hingga pemanfaatan kecerdasan buatan.
Sementara itu, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyampaikan pembangunan Nusantara telah memasuki tahap kedua periode 2025–2029.
IKN ditargetkan menjadi ibu kota politik pada 2028 dan pembangunannya direncanakan berlanjut hingga 2045 dengan konsep forest city, sponge city dan smart city.
Pemerintah juga membuka ruang investasi bagi swasta dan mitra regional, termasuk negara-negara ASEAN.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, akademisi dan pemangku kepentingan dari Indonesia, Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam serta kawasan regional lainnya.
ANTARA
