BORNEONEWS, Jakarta – Sebanyak 6.549 puskesmas atau sekitar 64 persen dari total puskesmas di Indonesia kini mampu memberikan layanan kesehatan jiwa.
Kementerian Kesehatan menargetkan seluruh puskesmas dapat menyediakan layanan tersebut dalam dua tahun ke depan.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, mengatakan cakupan layanan kesehatan jiwa meningkat cukup signifikan dibandingkan 2022–2023.
Saat itu, baru sekitar 3.800 puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa.
Namun, peningkatan layanan belum sepenuhnya menjawab kesenjangan akses.
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, sekitar sembilan dari 10 orang yang mengalami depresi belum terjangkau layanan kesehatan.
“Prevalensi depresi pada penduduk usia di atas 15 tahun sekitar 1,4 persen. Kalau kita ekstrapolasi mungkin sekitar 2,5 sampai 3 juta. Tetapi baru 12,7 persen yang mendapatkan pengobatan. Jadi ini baru 1 dari 10,” kata Endang di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026.
Menurutnya, gangguan jiwa menjadi penyebab kedua hilangnya tahun hidup sehat akibat disabilitas di Indonesia.
Masalah kesehatan jiwa juga masuk tiga besar beban kesehatan pada kelompok usia remaja hingga dewasa.
“Artinya kesehatan jiwa ini bukan isu pinggiran. Ini adalah isu utama pembangunan kesehatan,” katanya.
Kementerian Kesehatan juga menyediakan layanan krisis kesehatan jiwa melalui Healing119 yang telah diakses 284.916 kali melalui telepon maupun percakapan daring.
Selain kesehatan jiwa, pemerintah mulai memperluas layanan puskesmas yang ramah terhadap penyandang disabilitas.
Saat ini baru 932 puskesmas atau sekitar 9 persen yang masuk kategori ramah penyandang disabilitas.
Data SKI 2023 juga menunjukkan empat dari 1.000 keluarga memiliki anggota keluarga dengan psikotik akut atau skizofrenia, sementara 6,6 persen di antaranya masih mengalami pemasungan.
Endang turut menyoroti pentingnya dukungan bagi individu dengan kondisi neurodivergensi.
WHO memperkirakan ADHD dialami sekitar 2,7 persen anak usia 10–14 tahun dan 2,2 persen remaja usia 15–19 tahun. Sementara prevalensi disleksia dalam penelitian internasional diperkirakan berada pada kisaran 5–20 persen.
Ia menilai dukungan dan penerimaan keluarga menjadi bagian penting agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
ANTARA
