BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Kesehatan mengatakan, sekitar 6.549 atau 64 persen puskesmas di Indonesia mampu memberi layanan kesehatan jiwa, dan pihaknya menargetkan agar dalam dua tahun, 100 persen puskesmas mampu memberikan layanan itu agar semakin inklusif.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi mengatakan di Jakarta, Jumat, dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, Hari Disleksia Sedunia, dan Bulan Kesadaran Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).
"Kita juga sudah memulai pelayanan penyandang disabilitas di puskesmas. Namun masih kecil sekali karena memang baru kita mulai. Sudah ada 932 atau 9 persen puskesmas ramah penyandang disabilitas," katanya.
Dia mengatakan, jumlah puskesmas yang dapat memberikan layanan kesehatan jiwa meningkat dari kisaran pada 2022-2023, di mana hanya ada sekitar 3800 puskesmas yang memberikan layanan kesehatan jiwa.
Menurutnya, hal tersebut merupakan upaya memperluas akses kesehatan. Dia mencontohkan, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, 9 dari 10 orang yang depresi belum terjangkau layanan kesehatan.
"Prevalensi depresi pada penduduk usia di atas 15 tahun sekitar 1,4 persen. Kalau kita ekstrapolasi mungkin sekitar 2,5 sampai 3 juta. Tetapi baru 12,7 persen yang mendapatkan pengobatan. Jadi ini baru 1 dari 10," kata Endang
Kemenkes juga menyediakan layanan saluran krisis kesehatan jiwa di healing119.id, yang sudah diakses oleh 284.916, baik melalui panggilan telepon maupun chat.
Endang menyebutkan, kondisi gangguan jiwa merupakan penyebab kedua hilangnya tahun hidup sehat akibat disabilitas di Indonesia.
"Ini juga termasuk tiga besar beban kesehatan pada kelompok usia remaja hingga dewasa Artinya kesehatan jiwa ini bukan isu pinggiran. Ini adalah isu utama pembangunan kesehatan," katanya.
Selain itu, dari SKI 2023, tercatat bahwa 4 dari 1000 keluarga memiliki anggota keluarga dengan psikotik akut dan skizofrenia, dan 6,6 persen di antaranya mengalami pemasungan.
Dalam kesempatan itu, dia menyebut bahwa WHO juga memperkirakan ADHD dialami sekitar 2,7 persen anak usia 10-14 tahun, dan 2,2 persen remaja usia 15-19 tahun. Data penelitian yang dipublikasi dalam penelitian internasional 2020 menyampaikan prevalensi disleksia sekitar 5-20 persen.
Karena itu, dia juga menekankan pentingnya dukungan keluarga dan penerimaan, agar orang orang dengan neurodivergensi memiliki fondasi untuk tumbuh dan berdaya.
ANTARA
