BORNEONEWS, Syracuse – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali meluapkan kekecewaannya setelah Nobel Perdamaian 2026 diberikan kepada mantan hakim internasional Navi Pillay, bukan kepada dirinya.
Trump bahkan menyebut keputusan tersebut sebagai noda bagi Norwegia dan kembali mengklaim dirinya layak menerima penghargaan setelah berperan menghentikan delapan konflik.
“Hari ini, mereka memberikan Hadiah Nobel Perdamaian kepada orang yang saya, maupun orang lain, tak pernah dengar sebelumnya. Dia tokoh misterius,” kata Trump saat berkampanye di Syracuse, New York.
Nobel Perdamaian 2026 diberikan kepada Navi Pillay, mantan hakim Pengadilan Kriminal Internasional dan mantan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.
Komite Nobel menilai Pillay memiliki kontribusi penting dalam penegakan hukum internasional dan upaya membawa pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan serta genosida ke proses hukum.
Trump kemudian kembali menyinggung klaimnya mengenai peran dalam meredakan berbagai konflik internasional.
Ia mengatakan dirinya telah membantu menghentikan delapan perang dan menilai satu konflik saja seharusnya cukup untuk membuatnya memperoleh Nobel Perdamaian.
Namun, sejumlah klaim Trump mengenai perannya dalam penyelesaian konflik sebelumnya diperdebatkan dan tidak semuanya didukung bukti independen.
“Amerika Serikat, yang diwakili saya sebagai presidennya, seharusnya menerima Hadiah Nobel Perdamaian, tetapi saya tidak mendapatkannya,” ujar Trump.
Ia juga melontarkan kritik keras terhadap Komite Nobel dan Norwegia.
Trump menyebut keputusan tahun ini telah mencoreng reputasi Nobel Perdamaian dan menuduh pihak yang memilih penerima penghargaan memiliki pandangan politik yang berseberangan dengannya.
Trump turut menyerang Pillay melalui media sosial dengan menyinggung perannya dalam penyelidikan PBB terkait konflik Gaza.
Pillay sebelumnya memimpin komisi penyelidikan PBB yang menyimpulkan Israel melakukan genosida di Gaza. Tuduhan tersebut telah ditolak Israel.
Pillay memiliki rekam jejak panjang di bidang hukum internasional. Ia pernah menjadi hakim dalam pengadilan internasional untuk Rwanda, hakim ICC, serta Komisioner Tinggi PBB untuk HAM.
Sementara Trump selama beberapa tahun terakhir berulang kali menyatakan dirinya pantas mendapatkan Nobel Perdamaian dan kerap mengaitkannya dengan kebijakan luar negeri serta upaya diplomatik pemerintahannya.
ANTARA
