BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama Provinsi Kalimantan Tengah, Prof Dr Juni Gultom, menegaskan Kagama harus peka terhadap berbagai persoalan yang terjadi di daerah, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi tantangan di Kalimantan Tengah.
Pesan tersebut disampaikan Juni Gultom saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pertama Pengda Kagama Kalteng masa bakti 2025–2031 pada Minggu, 11 Oktober 2026. Forum ini menjadi momentum bagi kepengurusan baru untuk merumuskan arah program kerja sekaligus menentukan kontribusi nyata organisasi bagi masyarakat.
Menurut Juni, Kagama tidak boleh hanya menjadi wadah berkumpulnya alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Organisasi ini harus mampu membaca persoalan aktual, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta memanfaatkan kapasitas keilmuan dan jaringan alumninya untuk menghadirkan solusi.
“Kagama harus peka melihat permasalahan yang terjadi di daerah. Salah satunya yang sekarang sedang kita alami adalah karhutla. Kita tidak boleh diam dan berpangku tangan menghadapi isu ini,” tegas Juni di hadapan puluhan anggota.
Ia menilai, persoalan karhutla perlu menjadi perhatian bersama karena penanganannya tidak cukup hanya mengandalkan upaya pemadaman ketika api sudah muncul. Diperlukan pemikiran, data, dan langkah konkret untuk memperkuat pencegahan serta mendorong kebijakan yang mampu menjawab persoalan secara lebih mendasar.
Juni pun mempertanyakan sejauh mana Kagama dapat memanfaatkan data dan pengetahuan yang dimiliki para alumninya untuk merespons persoalan tersebut. Menurutnya, potensi sumber daya manusia Kagama perlu dihimpun agar tidak berhenti sebagai keahlian individual, tetapi berkembang menjadi kekuatan kolektif yang bermanfaat bagi daerah.
“Data apa yang dimiliki Kagama dan apa yang bisa dilakukan? Ini yang harus kita pikirkan bersama,” ujarnya.
Lebih jauh, Juni mendorong Kagama agar tidak membatasi cara pandangnya hanya pada persoalan lokal. Ia ingin organisasi tersebut mampu menghubungkan persoalan di Kalimantan Tengah dengan kepentingan nasional maupun internasional, sehingga gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjangkau ruang pengambilan kebijakan yang lebih luas.
“Kagama ini bagaimana agar bisa memengaruhi kebijakan nasional maupun internasional. Kita tidak boleh berpikir lokal, melainkan berpikir nasional dan internasional, namun bertindak lokal,” katanya.
Melalui Rakerda perdana ini, Kagama Kalteng diharapkan mampu menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam program kerja yang terukur, berbasis data, dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan jaringan alumni lintas disiplin ilmu, Kagama memiliki ruang untuk mengambil peran dalam menjawab persoalan daerah, termasuk penanganan karhutla, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. (TESTI PRISCILLA/H)
