PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap dan gangguan kesehatan masyarakat harus direspons dengan pelayanan medis yang optimal.

Wakil Ketua II Komisi III DPRD Palangka Raya, Sri Ani Rintuh, meminta seluruh fasilitas kesehatan (faskes) memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk pasien peserta BPJS Kesehatan.

Sri Ani menilai, ketika masyarakat mulai mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap, fasilitas kesehatan harus siap memberikan penanganan sesuai kebutuhan medis.

Pelayanan yang cepat dan tepat menjadi penting agar keluhan kesehatan warga tidak semakin memburuk.

"Saya meminta seluruh faskes, baik puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya, tidak membedakan kualitas pelayanan terhadap pasien berdasarkan status kepesertaan," katanya, Minggu, 11 Oktober 2026.

Ia juga menambahkan, masyarakat yang membutuhkan pertolongan harus memperoleh layanan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kondisi kabut asap menuntut kesiapan tenaga medis dan sarana pelayanan kesehatan untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya jumlah pasien dengan keluhan seperti batuk, sesak napas, iritasi mata, maupun gangguan pernapasan lainnya.

Sri Ani juga mengingatkan pentingnya memastikan peserta BPJS Kesehatan memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur pelayanan. Jangan sampai masyarakat yang sedang sakit justru kebingungan ketika membutuhkan pemeriksaan atau pengobatan.

Ia mendorong instansi terkait berkoordinasi untuk memantau kondisi kesehatan warga serta memastikan pelayanan tetap berjalan dengan baik selama dampak karhutla masih dirasakan.

"Selain pelayanan medis, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai upaya mengurangi paparan asap, seperti membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk dan menggunakan masker yang sesuai saat harus beraktivitas di luar," tambahnya.

Sri Ani berharap pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan dan pengelola faskes memastikan kesiapan layanan, termasuk tenaga kesehatan, obat-obatan, serta penanganan bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan.

Ia menegaskan, di tengah dampak karhutla, pelayanan kesehatan harus menjadi salah satu prioritas. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa mereka dapat memperoleh penanganan yang layak, cepat, dan sesuai kebutuhan medis.(MARINI/R)