BORNEONEWS, Sampit - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni direncanakan meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah.
Wakil Bupati Kotim Irawati menyiapkan Kecamatan Seranau sebagai salah satu lokasi yang akan dikunjungi untuk melihat kendala pemadaman di lapangan.
"Rencana, karena tadi malam kita ada dihubungi oleh Daops Manggala Agni Pangkalan Bun, bahwa akan ada Menteri Kehutanan Raja Juli untuk hadir di Kabupaten Kotawaringin Timur meninjau langsung ke lapangan mengenai penanganan karhutla," kata Irawati, Senin, 12 Oktober 2026.
Irawati diminta mendampingi kunjungan tersebut karena Bupati Kotim Halikinnor masih menjalani masa pemulihan setelah operasi rahang. Namun, agenda kunjungan dan lokasi yang akan didatangi masih menunggu perkembangan informasi kedatangan menteri.
Jika kunjungan ke lapangan terlaksana, Irawati berencana membawa Raja Juli ke Kecamatan Seranau. Wilayah tersebut menjadi perhatian karena akses menuju lokasi kebakaran cukup sulit dan membutuhkan dukungan peralatan serta sarana transportasi khusus.
Menurut Irawati, upaya pemadaman di Sampit mudah dijangkau melalui jalur darat relatif lebih memungkinkan. Sebaliknya, petugas yang menangani kebakaran di wilayah terpencil seperti Seranau, harus menempuh perjalanan menggunakan kapal, dilanjutkan dengan sepeda motor, bahkan berjalan kaki sambil membawa peralatan pemadaman.
Kondisi tersebut membuat proses penanganan karhutla membutuhkan tenaga dan waktu lebih besar. Petugas harus membawa mesin pompa air atau alkon, selang, serta perlengkapan lainnya ke lokasi yang tidak dapat dijangkau kendaraan secara langsung.
"Ke sana menyeberang pakai kapal, terus naik motor, bahkan sampai di motor jalan kaki. Dan itu yang dirasakan teman-teman di lapangan luar biasa dengan memikul alkon, embung, selang," ujarnya.
Selain meninjau penanganan karhutla, Irawati berharap kunjungan Menteri Kehutanan dapat menjadi kesempatan untuk menyampaikan kembali usulan pembangunan jembatan di wilayah Seranau.
Ia menjelaskan, usulan tersebut pernah disampaikan sebelumnya. Menurutnya, pembangunan jembatan diperlukan untuk mendukung akses masyarakat sekaligus mempermudah mobilitas dalam penanganan kebakaran di kawasan tersebut.
"Karena inhutani itu dibawah Kemenhut. Jadi, mudah-mudahan itu kalau memang bisa, nanti kita usulkan lagi untuk pembangunan jembatan itu. Juga melihat langsung bagaimana kendala di lapangan dan apa yang menjadi bantuan dari pusat yang diinginkan di Kecamatan Pulau Hanaut dan Kecamatan Seranau," bebernya.
Ia menilai penanganan kebakaran di wilayah tersebut tidak cukup mengandalkan peralatan dan transportasi darat. Dukungan melalui jalur udara juga diperlukan mengingat kondisi lahan gambut dan keterbatasan akses menuju titik kebakaran.
Menurutnya, karakteristik gambut di Kotim, khususnya Seranau, menjadi tantangan tersendiri. Api dapat menjalar hingga lapisan bawah tanah, sehingga proses pemadaman membutuhkan penanganan ekstra dan berpotensi berlangsung lebih lama.
Irawati menegaskan, dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kesehatan masyarakat akibat kabut asap. Kebakaran juga mengganggu kegiatan pendidikan dan perekonomian warga.
Lahan pertanian milik masyarakat yang terbakar berpotensi menghilangkan sumber penghasilan mereka.
Kondisi ini dikhawatirkan memperburuk kesejahteraan warga apabila penanganan kebakaran tidak segera membuahkan hasil.
"Dikhawatirkan menambah jumlah masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, karena mengingat penghasilan mereka terbakar semuanya," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/R)
