PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya – Kenaikan harga sayuran selama musim kemarau menjadi perhatian dalam upaya pengendalian inflasi di Kalimantan Tengah (Kalteng). Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalteng kini memikirkan langkah penanganan untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan tersebut.

Kepala Perwakilan BI Kalteng, Yuliansah Andreas, mengatakan kenaikan harga sayuran perlu menjadi perhatian di tengah upaya pemerintah daerah menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

"Sedang kita pikirkan ya, karena sekarang ini musim kemarau berpotensi memengaruhi pasokan sejumlah komoditas sayuran. Kondisi tersebut sedang kami dicermati agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari," katanya, Selasa, 12 Oktober 2026.

BI Kalteng saat ini ujarnya, masih memikirkan langkah yang dapat dilakukan untuk menangani kenaikan harga sayuran. Upaya tersebut perlu mempertimbangkan kondisi pasokan, jalur distribusi, serta perkembangan harga komoditas di pasar.

Persoalan harga sayuran ini menambah tantangan pengendalian inflasi pangan di Kalteng. Sebelumnya, harga beras juga menjadi perhatian karena turut mendorong tekanan inflasi di daerah.

Sebagai salah satu langkah penguatan pasokan pangan, BI Kalteng bersama Pemerintah Provinsi Kalteng dan Perum Bulog mendatangkan 150 ton beras premium dari Sulawesi Selatan. Beras tersebut akan didistribusikan ke Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Kapuas.

Melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Yuliansah berharap ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi dapat membantu menjaga stabilitas harga pangan. Sementara itu, langkah konkret untuk mengendalikan kenaikan harga sayuran masih perlu dirumuskan sesuai kondisi di lapangan.

"Ke depan, perkembangan harga sayuran selama musim kemarau perlu terus dipantau agar langkah pengendalian yang disiapkan dapat menyentuh persoalan pasokan dan distribusi. Dengan demikian, stabilitas harga pangan di Kalteng diharapkan tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak semakin tertekan," pungkasnya. (MARINI/Y)