BORNEONEWS, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur menanggapi berbagai catatan dan masukan enam fraksi DPRD dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), keterbatasan anggaran infrastruktur, penataan jabatan aparatur sipil negara (ASN), hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air bersih.
Jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Barito Timur, Misnohartaku, yang mewakili Bupati M Yamin dalam rapat paripurna DPRD, Selasa, 13 Oktober 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, didampingi Wakil Ketua I Mardianto dan Wakil Ketua II Eskop. Hadir pula anggota DPRD, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD, tenaga dan staf ahli fraksi, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Misnohartaku memaparkan tanggapan pemerintah daerah terhadap pandangan enam fraksi, yakni Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Perindo, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PSRD.
Berbagai masukan tersebut mencakup pengelolaan pendapatan daerah, pemenuhan belanja wajib, pembangunan infrastruktur, efektivitas pemerintahan hingga pelaksanaan program prioritas kepala daerah.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar, pemerintah daerah menyambut baik dukungan terhadap upaya menggali potensi PAD secara kreatif serta pemenuhan alokasi belanja pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan.
Terkait belanja infrastruktur pelayanan publik yang belum mencapai 40 persen akibat tingginya belanja pegawai yang melebihi 30 persen, Pemkab Bartim menyatakan akan berupaya meningkatkan porsi belanja modal secara bertahap.
Pemerintah daerah juga menjelaskan bahwa alokasi pengembangan kompetensi ASN sebesar 0,16 persen dan anggaran pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebesar 1 persen telah dipenuhi sesuai ketentuan yang menjadi acuan pemerintah daerah.
Sementara itu, dalam menjawab pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Pemkab Bartim menyatakan sependapat mengenai pentingnya memaksimalkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.
Pengelolaan pembiayaan daerah juga akan dilakukan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas fiskal. Di tengah keterbatasan anggaran infrastruktur, pemerintah daerah akan meningkatkan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik guna mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Menanggapi masukan Fraksi Gerindra, pemerintah daerah menyampaikan bahwa percepatan pengisian jabatan kosong yang selama ini dijalankan pelaksana tugas (Plt) telah dilakukan melalui mekanisme job fit dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan manajemen ASN.
Selain itu, pemerintah daerah telah menginstruksikan seluruh kepala OPD agar proaktif menghadiri pembahasan Raperda APBD bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Dalam penanggulangan bencana, kesiapsiagaan menghadapi karhutla dilakukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan dukungan Belanja Tidak Terduga (BTT).
Adapun penanganan krisis air bersih menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPerkim), antara lain melalui pembangunan sumur bor untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat.
Dalam menanggapi pandangan Fraksi Perindo, Pemkab Bartim menjelaskan bahwa strategi peningkatan PAD ke depan diarahkan pada pengembangan dan hilirisasi produk unggulan daerah, seperti karet, kelapa sawit dan padi lokal.
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat penerimaan daerah, tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
APBD 2027 juga diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui 20 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur.
Program tersebut mencakup pendidikan gratis, berobat gratis, pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), bantuan alat pertanian serta dukungan modal usaha bagi pemuda.
Pemerintah daerah berharap alokasi anggaran untuk berbagai program tersebut dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus memperkuat sektor ekonomi produktif di Barito Timur.
Sementara itu, dalam menjawab pandangan Fraksi PKB, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk meningkatkan PAD secara realistis dan transparan tanpa menambah beban masyarakat secara berlebihan.
Upaya tersebut akan dilakukan melalui optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta koordinasi terkait potensi Pelabuhan Telang Baru.
Adapun rincian belanja operasional dan aspek teknis lainnya akan dibahas lebih lanjut bersama Banggar DPRD dalam tahapan pembahasan RAPBD 2027.
Terhadap berbagai pertanyaan dan masukan Fraksi PSRD, pemerintah daerah menyatakan akan menyiapkan penjelasan secara terperinci melalui OPD teknis terkait untuk selanjutnya dibahas bersama Banggar DPRD.
Penyampaian jawaban Kepala Daerah merupakan bagian dari tahapan pembahasan RAPBD 2027 setelah fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum. Selanjutnya, berbagai catatan, pertanyaan dan penjelasan pemerintah daerah akan menjadi bahan pembahasan lebih mendalam antara pihak eksekutif dan legislatif.
Pemkab Barito Timur berharap sinergi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga sehingga penyusunan APBD 2027 menghasilkan kebijakan anggaran yang terarah, realistis dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Melalui pembahasan bersama tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan visi Barito Timur SEGAH. (AGUSTINUS BOLE MALO/R)
