BORNEONEWS, Palangka Raya – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait harapan bantuan presiden (Banpres) untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Palangka Raya.
Dalam komunikasi saat kunjungan Raja Juli ke kota tersebut, Fairid mengaku mendapat respons agar banyak berdoa, seraya menyampaikan harapan bantuan dapat terealisasi.
“Banyak berdoa, insyaallah dibantu,” ujar Fairid, mengutip pesan yang disampaikan Raja Juli, Senin, 13 Oktober 2026.
Komunikasi tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memperoleh dukungan pemerintah pusat dalam menghadapi dampak karhutla yang melanda wilayah setempat. Bantuan diharapkan dapat memperkuat penanganan kebakaran sekaligus mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat.
Karhutla di Palangka Raya tidak hanya menjadi persoalan pemadaman api, tetapi juga berdampak pada kualitas udara dan kesehatan warga. Kondisi tersebut membutuhkan langkah penanganan terpadu, mulai dari upaya pencegahan, pemadaman, hingga perlindungan masyarakat yang terdampak asap.
Harapan terhadap Banpres pun berkaitan dengan kebutuhan dukungan tambahan untuk menghadapi situasi tersebut. Pemerintah daerah membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan agar penanganan karhutla dapat berjalan efektif, terutama ketika kondisi di lapangan memerlukan sumber daya dan dukungan lebih besar.
Sebelumnya, perhatian terhadap bantuan pemerintah pusat untuk penanganan karhutla di Kalimantan Tengah juga menjadi sorotan. Kota Palangka Raya berharap dapat memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhan penanganan di wilayahnya.
Meski Fairid mengaku telah menyampaikan harapan bantuan kepada Raja Juli, kepastian mengenai realisasi Banpres untuk Palangka Raya masih perlu ditunggu. Belum ada rincian yang disampaikan mengenai besaran bantuan, bentuk dukungan, maupun waktu penyalurannya.
Karena itu, komunikasi dengan pemerintah pusat diharapkan berlanjut pada langkah konkret, termasuk kejelasan mekanisme penyaluran dan kebutuhan yang dapat didukung melalui bantuan tersebut. Kepastian ini penting agar pemerintah daerah dapat menyusun langkah penanganan secara terukur.
Di sisi lain, upaya penanganan karhutla tetap membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, petugas lapangan, relawan, organisasi masyarakat, dan warga. Pencegahan kebakaran serta perlindungan kesehatan masyarakat harus tetap berjalan tanpa bergantung semata-mata pada kepastian bantuan.
Dengan kondisi tersebut, harapan terhadap Banpres kini menunggu tindak lanjut pemerintah pusat. Bagi Palangka Raya, dukungan konkret diperlukan agar penanganan karhutla dan dampak kabut asap dapat dilakukan secara berkelanjutan demi melindungi masyarakat.
"Untuk nominal berapa kami tidak tau ya, kawan-kawan media bisa tanyakan sama daerah yang pernah mendapatkan," ujar Fairid. (MARINI/j)
