BORNEONEWS, Jakarta - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq memetakan areal penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah untuk mendukung perlindungan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional.
Hanif dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Jakarta, Kamis, menyebut pemetaan tersebut mencakup hampir 23.000 hektare di Palangka Raya dan lebih dari 93.000 hektare di Kabupaten Pulang Pisau.
"Terkhusus untuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, kementerian ini diminta untuk melakukan pengendalian dan mendukung upaya-upaya penanganan, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, terkhusus pada kawasan swasembada pangan, energi, dan air," kata Hanif.
Ia menjelaskan Kalimantan Tengah merupakan salah satu dari empat provinsi yang menjadi fokus pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional, bersama Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan.
Untuk mendukung penanganan karhutla, Kemenko Pangan melakukan pemetaan dengan menggabungkan berbagai data spasial, termasuk titik panas sejak Januari 2026, fungsi lahan gambut, serta jaringan drainase dan jalan yang teridentifikasi melalui citra satelit.
"Di Palangka Raya teridentifikasikan kepada kita ada paling tidak hampir 23.000 hektar areal yang sejatinya harus menjadi perhatian serius kita," ujar dia.
Menurut Hanif, areal yang dipetakan di Palangka Raya terdiri atas lahan nongambut, gambut dengan fungsi budi daya, serta gambut dengan fungsi lindung yang memiliki karakteristik berbeda.
Hasil pemetaan juga memperlihatkan jaringan drainase dan jalan yang membelah kawasan tersebut. Hanif menilai kondisi itu turut berkaitan dengan persoalan kebakaran dan asap di Palangka Raya.
Pemetaan tersebut turut mempertimbangkan kawasan permukiman padat penduduk dan simpul perhubungan yang berpotensi mengalami gangguan akibat karhutla.
Untuk memudahkan penanganan, Kemenko Pangan mulai menyusun pembagian areal menjadi sejumlah blok kerja agar langkah pengendalian dapat dilakukan secara lebih terarah.
"Maka areal tersebut secara teknis kami coba melakukan pembagian blocking, konsolidasi blocking untuk memudahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan," katanya.
Sementara itu, Hanif menyebut areal yang perlu mendapat perhatian di Pulang Pisau mencapai lebih dari 93.000 hektare, dengan tantangan penanganan yang lebih kompleks akibat karakteristik lahan gambut.
Berdasarkan laporan instansi penanggulangan bencana daerah yang dirujuknya, sebagian gambut di Pulang Pisau memiliki kedalaman lebih dari 10 meter, sedangkan di Palangka Raya diperkirakan rata-rata sekitar tiga meter.
Hanif juga menyebut Kalimantan Tengah memiliki lahan gambut seluas lebih dari 4,5 juta hektare. Menurut dia, pengelolaan air menjadi faktor penting karena jaringan drainase yang masif dapat mengurangi kemampuan alami gambut menyimpan air.
Oleh karena itu, penanganan karhutla memerlukan pendekatan sesuai kondisi masing-masing lokasi, antara lain melalui pembasahan gambut, pembangunan sumur bor, serta penggunaan larutan pembasah atau surfaktan.
"Upaya-upaya dilakukan drainase masif, kemudian membalik sifat alami dari gambut yang sejatinya mampu bersifat sebagai spons alami, mampu sebagai tempat penyimpan air alami hari ini telah rusak sebagian besar," kata Hanif.
Selain langkah teknis, Hanif mengajak pelaku usaha perkebunan dan kehutanan berkontribusi secara sukarela dalam penanganan karhutla di luar wilayah konsesi masing-masing.
"Saya sangat ingin kita kemudian berkenan untuk melakukan tindakan-tindakan langsung," tutur dia.
Menanggapi ajakan tersebut, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyatakan kesediaan membantu pemerintah melakukan pemadaman karhutla di luar wilayah konsesi perusahaan.
"Kami bersedia membantu pemerintah," kata Eddy.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) turut menyatakan kesiapan dunia usaha kehutanan untuk berpartisipasi dalam penanganan karhutla, termasuk mendukung kontribusi perusahaan di luar wilayah konsesi.
"Kami juga ingin berkontribusi," ujarnya.
Upaya tersebut berkaitan dengan agenda pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025.
Dalam konteks ketahanan pangan, Perum Bulog Kalimantan Tengah sebelumnya melaporkan realisasi penyerapan hasil pertanian setara beras mencapai lebih dari 13.592 ton hingga 9 Oktober 2026, atau sekitar 86 persen dari target tahunan sebesar 15.805 ton.
Sebagai gambaran kondisi karhutla, Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalimantan Tengah mencatat 6.255 kejadian dengan luas lahan terbakar secara kumulatif mencapai 18.050,68 hektare di seluruh provinsi hingga 13 Oktober 2026.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga mengidentifikasi 213 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Tengah berdasarkan pemantauan pada 11 Oktober 2026.
Lebih lanjut, Hanif menyampaikan Kemenko Pangan akan memusatkan perhatian pada penanganan karhutla di Kalimantan Tengah secara bertahap, sedangkan pembahasan lebih mendalam dengan para pemangku kepentingan di Sumatera Selatan direncanakan pada pekan berikutnya.
ANTARA
