BORNEONEWS, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan agar wacana penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) lewat Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih hanya diterapkan untuk PNS yang bekerja di lingkup pemerintah pusat, yakni kementerian atau lembaga.
Sedangkan untuk pegawai pemerintah daerah (pemda), baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), harus tetap disalurkan melalui bank daerah. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan agar bank-bank daerah tidak kolaps.
"Bagi Komisi II DPR RI, bank daerah sebagai BUMD tentu harus diproteksi," kata Rifqinizamy dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Dalam beberapa waktu terakhir, menurut dia, Asosiasi Perbankan Daerah atau Asbanda seluruh Indonesia mengkhawatirkan adanya perpindahan kas dan transfer gaji dari bank-bank daerah ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Hal itu, menurut dia, tentu membuat dana murah yang ada di bank-bank daerah sekitar 70 persen akan bergeser ke Himbara, yang membuat bank-bank daerah itu rentan.
Namun, dia tak menutup kemungkinan bahwa bank-bank di daerah itu bisa saja bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih agar ekosistemnya tetap terjaga.
Dia pun mengingatkan bahwa rata-rata PNS maupun P3K di lingkungan pemerintah daerah memiliki kredit perbankan yang dominan di bank-bank daerah. Jika skema penyaluran gajinya berpindah, menurut dia, bank-bank daerah itu akan kesulitan untuk melakukan autodebet atas kredit para PNS tersebut.
"Para gubernur idealnya juga diajak bicara, karena terkait dengan kesiapan Koperasi Desa Merah Putih kan juga harus dipastikan apakah di seluruh tempat sudah bisa operasional atau belum," ucap Rifqinizamy.
Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan pengajuan terkait rencana penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui koperasi telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan," kata Ferry seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jakarta, Rabu (14/10).
Ferry menyampaikan hal tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan rencana pembayaran gaji PNS melalui koperasi.
Ia menyebut anggaran untuk pembayaran tersebut tengah disiapkan, tetapi belum menjelaskan angka secara terperinci serta mekanisme penyalurannya.
ANTARA
