BORNEONEWS, Jakarta - Satyawan Pudyatmoko, rimbawan sekaligus akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) dipercaya oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis 15 Oktober 2026 bersamaan dengan pelantikan Wakilnya, Mayor Jenderal TNI Sriyanto.
Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional merupakan lembaga yang dibentuk untuk memperkuat perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia.
Sejauh ini Satyawan memiliki rekam jejak panjang di bidang kehutanan, mulai dari pengajaran dan penelitian di perguruan tinggi hingga menduduki jabatan strategis di pemerintahan.
Pengalamannya mencakup berbagai hal, antara lain konservasi sumber daya alam, ekologi satwa liar, serta perencanaan dan evaluasi restorasi gambut.
Mengutip laman UGM Press, Satyawan lahir di Boyolali, Jawa Tengah, pada 9 Agustus 1971. Terkait dengan rekam jejak pendidikannya, dia meraih gelar sarjana kehutanan dari Fakultas Kehutanan UGM pada 1995 dan pada tahun yang sama dia diangkat menjadi staf pengajar di almamaternya itu.
Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister kehutanan tropika di Georg-August-Universität Göttingen, Jerman, yang diselesaikannya pada 2001. Tesisnya diketahui membahas seputar ekologi burung-burung raja udang di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. Lalu pada 2005, Satyawan menyelesaikan pendidikan doktor di universitas yang sama dengan disertasi mengenai ekologi banteng dan pemanfaatan habitat satwa tersebut di Taman Nasional Baluran.
Latar belakang akademik itu mengantarkan Satyawan menekuni berbagai bidang penelitian dan konservasi satwa liar. Ia tercatat aktif dalam forum ilmiah internasional, termasuk sebagai anggota International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) dan Wild Cattle Specialist Group dari International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Di lingkungan UGM, Satyawan pernah menduduki sejumlah jabatan struktural, antara lain Kepala Laboratorium Satwa Liar, Ketua Jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan, serta Wakil Dekan Bidang Penelitian, Kerja Sama, Alumni, dan Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan.
Ia selanjutnya dipercaya menjabat Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Selain menjalankan tugas akademik, Satyawan juga pernah ditugaskan oleh rektor untuk memimpin Kelompok Kerja Gambut UGM.
Keterlibatannya dalam isu perubahan iklim dan kehutanan berlanjut melalui Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK-Indonesia). Ia dipercaya menjadi ketua umum organisasi yang menghimpun lebih dari 300 ilmuwan dari berbagai daerah di Indonesia tersebut.
Sebelum dipercaya memimpin BPGMN, Satyawan menjabat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) di Kementerian Kehutanan. Ia juga pernah menjabat Deputi Perencanaan dan Evaluasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
BRGM merupakan lembaga yang sebelumnya menangani restorasi ekosistem gambut dan rehabilitasi mangrove di sejumlah provinsi prioritas. Masa tugas lembaga tersebut berakhir pada 31 Desember 2024. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto pada 24 September 2026, memutuskan pembentukan BPGMN.
Pembentukan BPGMN merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, termasuk menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang setiap tahun.
Pemerintah merumuskan tiga mandat utama BPGMN, yakni melindungi ekosistem, memulihkan atau restorasi, serta mengembangkan nilai ekonomi gambut dan mangrove secara berkelanjutan bagi masyarakat.
Ketiga mandat tersebut diarahkan agar pengelolaan gambut dan mangrove tidak hanya berfokus pada pemulihan kawasan yang rusak, tetapi juga mencakup perlindungan ekosistem dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
Dengan pengalaman di bidang akademik, konservasi, dan restorasi gambut itu, Satyawan akan menghadapi tugas mengoordinasikan pengelolaan dua ekosistem penting tersebut, termasuk mendukung upaya pencegahan karhutla dan mendorong manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.
ANTARA
