BORNEONEWS, Sampit – Anggota Komite IV DPD RI Siti Aseanti mendorong penguatan pengawasan dan tata kelola keuangan desa agar penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meskipun pemerintah tengah menerapkan efisiensi anggaran.
"Kegiatan yang ingin saya capai di workshop kali ini bersinergi bersama dengan BPKP terkait dengan pengawasan terhadap penggunaan dana desa dan tata kelola keuangan dana desa yang baik sehingga di mana dana desa ini benar-benar anggarannya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang ada di desa. Walaupun di tengah efisiensi tidak menjadi satu kendala agar tetap bisa melakukan program yang ada di desa yang di mana dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa," kata Siti Aseanti, Kamis, 15 Oktober 2026.
Hal tersebut disampaikan Siti Aseanti dalam workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Kotim.
Ia mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran turut berdampak terhadap Dana Desa. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah desa untuk tetap menjalankan program prioritas yang dibutuhkan masyarakat dengan anggaran yang tersedia.
Ia berharap efisiensi tidak menghilangkan tujuan utama pembangunan desa, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengharapkan pemerintah dapat menjaga keberlanjutan program pembangunan agar manfaatnya tetap dirasakan warga.
"Jadi, di mana kita semua tahu bahwa memang saat ini Indonesia ini baik dari lembaga manapun itu juga terkena dampak daripada efisiensi ini. Ke depan kita doakan semoga pemerintah kita di Indonesia ini dengan adanya efisiensi tetap bisa mensejahterakan masyarakat dan terutama juga masyarakat di desa," ujarnya.
Ia mengingatkan perangkat desa agar tidak kehilangan semangat dalam menjalankan tugas meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, pembangunan desa tetap memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat secara luas.
Sean juga menyinggung pesan Pelaksana Tugas BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengenai pentingnya kontribusi desa dalam pembangunan nasional.
"Tadi sudah disampaikan oleh Plt daripada BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, mengatakan bahwa bor apinya yang menyala di Monas itu kalah dengan lilin-lilin kecil yang ada di desa. Saya berharap ini juga bisa menjadi salah satu semangat daripada perangkat desa agar tetap terus melaksanakan tugasnya dengan baik di tengah efisiensi anggaran," tuturnya.
Melalui workshop tersebut, pengawasan dan tata kelola keuangan desa diharapkan semakin kuat. Dengan demikian, setiap anggaran yang tersedia dapat dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat desa. (DEWI PATMALASARI/j)
