BORNEONEWS, Jakarta – Hampir 500 unit usaha di Kalimantan Tengah akan dilibatkan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pelibatan dunia usaha akan difokuskan pada perusahaan perkebunan dan kehutanan yang memiliki personel serta peralatan untuk membantu pemadaman.
“Hari ini di Kalimantan Tengah kita gerakkan hampir 500 unit,” kata Hanif usai rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.
Menurutnya, dukungan perusahaan diperlukan terutama di wilayah yang membutuhkan tambahan sumber daya.
Palangka Raya dan Pulang Pisau menjadi dua kawasan yang telah masuk identifikasi awal untuk mendapatkan penguatan penanganan.
Namun, sebelum pengerahan dilakukan, tim akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi kebakaran, akses, sumber air, jaringan kanal dan jalan, serta kebutuhan peralatan.
“Setelah ini, maka tim akan melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan langkah-langkah di dalam rangka penanganan seperti yang kita lakukan di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Hanif mengatakan pola kolaborasi serupa sebelumnya diterapkan di Kalimantan Selatan dengan melibatkan sekitar 350 perusahaan pada areal pertanian dan gambut sekitar 10.000 hektare.
Skema tersebut kini akan diperluas ke Kalteng dengan menyesuaikan kondisi lapangan.
“Metodologi ini, kerja sama badan usaha dengan pemerintah, kita perluas,” katanya.
Perusahaan juga diharapkan dapat membantu penanganan kebakaran di luar wilayah konsesi masing-masing secara sukarela, tanpa mengurangi kewajiban menjaga areal yang dikelola.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Eddy Martono mengatakan anggota Gapki telah diminta mengecek kesiapan peralatan sekaligus meningkatkan pemantauan titik panas.
“Kami minta semua anggota kita melalui cabang-cabang untuk mengecek kesiapan mereka,” ujarnya.
Gapki menyatakan bersedia membantu pemadaman di luar konsesi perusahaan.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Soewarso mengatakan ketersediaan sumber air menjadi salah satu faktor penting dalam operasi lapangan, terutama pada kawasan gambut.
“Jadi penanganan memang paling utama ini harus mencari sumber air dulu,” katanya.
Selain mengandalkan operasi darat dan dukungan dunia usaha, pemerintah juga menjadwalkan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Tengah pada 15–16 Oktober 2026.
Penerbangan OMC disiapkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, karena keterbatasan jarak pandang di sejumlah bandara di Kalteng.
Pelibatan hampir 500 unit usaha tersebut diarahkan untuk memperkuat penanganan karhutla sekaligus menambah dukungan personel, peralatan, dan sumber daya di wilayah yang masih menghadapi kebakaran.
