BORNEONEWS, Jakarta – Indonesia mendukung peta jalan reformasi kelembagaan UNESCO atau UNESCO80 Roadmap, namun menegaskan efisiensi organisasi tidak boleh mengurangi kapasitas kantor regional maupun manfaat yang diterima negara anggota.
Diplomat Kementerian Luar Negeri RI Sasi Hemawardani mengatakan reformasi UNESCO harus berjalan transparan, akuntabel, dan tetap melibatkan negara anggota.
“Negara anggota perlu mengetahui perubahan yang dilakukan, risiko yang dihadapi, serta manfaat yang dihasilkan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prasyarat kepercayaan terhadap reformasi,” kata Sasi, Jumat, 16 Oktober 2026.
UNESCO80 Roadmap mencakup tiga pilar utama, yakni peningkatan efisiensi dan perbaikan kelembagaan, peninjauan pelaksanaan mandat, dan penyesuaian struktur organisasi.
Pada aspek efisiensi, reformasi mencakup percepatan transformasi digital, peningkatan akuntabilitas, koordinasi, dan penyusunan perencanaan sumber daya manusia untuk program serta anggaran 2028–2029.
Indonesia menyoroti pentingnya kebijakan kepegawaian yang menjamin keterwakilan geografis, rekrutmen berbasis kompetensi, dan lingkungan kerja yang sehat.
Indonesia juga menaruh perhatian pada peninjauan jaringan kantor lapangan UNESCO.
Menurut Sasi, Kantor Regional UNESCO di Jakarta memiliki peran penting dalam menghubungkan mandat global dengan kebutuhan negara-negara di kawasan.
“Kantor Regional UNESCO di Jakarta merupakan penghubung penting antara mandat global dan kebutuhan nyata negara-negara di kawasan. Efisiensi harus memperkuat kapasitas kantor lapangan, bukan menguranginya,” ujarnya.
Dalam aspek pembiayaan, Indonesia mendukung diversifikasi sumber dana melalui kemitraan dan kontribusi sukarela.
Namun, pemerintah mengingatkan perlunya kehati-hatian terhadap skema pembiayaan inovatif seperti debt swaps dan social impact bonds, terutama terkait transparansi, mekanisme, dan pengelolaan risiko.
Sementara pada penyesuaian struktur organisasi, UNESCO merencanakan penggabungan sektor Ilmu Pengetahuan Alam dengan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora menjadi satu Sciences Sector.
Indonesia menilai penggabungan tersebut berpotensi memperkuat kolaborasi lintas disiplin dalam menghadapi perubahan iklim, kecerdasan buatan, dan tantangan pembangunan berkelanjutan.
Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO IGAK Satrya Wibawa menegaskan keberhasilan reformasi tidak cukup diukur dari penghematan organisasi.
“Reformasi harus memperkuat kemampuan organisasi menjawab tantangan global, mulai dari pendidikan, perubahan iklim, transformasi digital, hingga tata kelola kecerdasan artifisial. Efisiensi merupakan instrumen, bukan tujuan akhir,” kata Satrya.
Sikap Indonesia tersebut disampaikan dalam Sidang ke-225 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis, Kamis, 15 Oktober 2026.
UNESCO80 merupakan bagian dari agenda reformasi yang sejalan dengan inisiatif UN80 di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
ANTARA
