BORNEONEWS, Sampit – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut sekitar 99 persen kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) disebabkan ulah manusia. Pemerintah pun memperkuat penegakan hukum, termasuk mencabut dan membekukan izin 26 perusahaan yang dinilai melakukan pelanggaran.
"Kita tahu bahwa 99 persen kejadian ini pasti ulah manusia, baik itu masyarakat kecil yang memang berladang, kemudian tidak bisa mengontrol apa yang mereka bakar, atau juga yang besar," kata Raja Juli saat meninjau penanganan karhutla di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Sabtu, 17 Oktober 2026.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan lepas tangan dalam menangani karhutla. Menurutnya, penegakan hukum menjadi bagian penting untuk mencegah kebakaran terus berulang, terutama di tengah kondisi cuaca kering yang masih berlangsung.
Raja Juli menyampaikan, Kementerian Kehutanan telah mencabut dan membekukan izin 26 perusahaan. Ia juga menerima laporan adanya sekitar lima hingga enam perusahaan lain yang sedang diproses karena diduga melakukan pelanggaran, termasuk perusahaan di Kalimantan Tengah (Kalteng).
"Kami di Kementerian Kehutanan ada 26 perusahaan yang sudah kami cabut dan bekukan izinnya. Dan sepertinya akan terus bertambah. Kemarin saya dapat laporan ada proses sekitar lima atau enam perusahaan lagi termasuk di Kalimantan Tengah yang melakukan pelanggaran," ujarnya.
Di sisi lain, Raja Juli meminta masyarakat terus diedukasi agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Imbauan serupa ditujukan kepada korporasi agar tidak melakukan pembakaran, terlebih BMKG memprediksi hujan alami di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah masih sulit turun hingga November.
Ia menilai kebakaran di lahan gambut menjadi tantangan tersendiri karena api yang terlihat di permukaan belum tentu menandakan kebakaran benar-benar padam. Bara dapat bertahan di lapisan bawah tanah dan kembali memicu kebakaran.
"Tadi lihat-lihat bagaimana susahnya melakukan pemadaman di gambut, tidak ada apinya tapi baranya ada di bawah. Kalau kita pakai drone thermal itu atasnya sih enggak ada apa-apa tapi bawahnya itu masih memerah kayak batu bara yang terbakar," jelasnya.
Untuk memperkuat penanganan di lapangan, pemerintah juga menyiapkan penambahan personel dan peralatan. Raja Juli menyebut telah berkomunikasi dengan Panglima TNI terkait kemungkinan penebalan pasukan sesuai kebutuhan di lokasi karhutla.
Ia juga menyampaikan adanya tambahan 35 personel Brimob dari Jawa untuk mendukung penanganan di kawasan Tanjung Puting. Jika diperlukan, jumlah personel darat akan kembali ditambah melalui koordinasi dengan kepolisian dan unsur terkait.
Dukungan peralatan juga akan dikoordinasikan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan, TNI, dan Polri. Pemerintah daerah turut diminta memperkuat keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa.
Raja Juli menyebut kelompok MPA dapat dibentuk dengan sekitar 15 hingga 30 orang di setiap desa dan didukung peralatan untuk membantu mencegah serta menangani kebakaran di wilayah masing-masing.
"Kalau ada MPA, masyarakat peduli api yang terbentuk basis di desa 15-30 orang nanti silakan. Tapi kalau memang ada nanti kita bisa adakan lagi dan kita bantu peralatan untuk menjaga desa masing-masing. Jaga desa dari karhutla," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/J)
