BORNEONEWS, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkap temuan 44 area konversi hutan dan perkebunan yang terbakar di Sumatera Selatan berdasarkan pemetaan spasial yang diselaraskan dengan data ATR/BPN.
Kepala BNPB Kristomei Sianturi mengatakan area tersebut meliputi perkebunan sawit, Hutan Tanaman Industri, Kesatuan Pengelolaan Hutan, hingga hutan lindung.
Menurutnya, sebagian besar titik api ditemukan di sekitar batas izin konversi sehingga memunculkan dugaan adanya pembukaan atau perluasan lahan secara sengaja.
Atas temuan tersebut, BNPB mendorong aparat penegak hukum mengusut pihak yang diduga melakukan pembakaran, baik perorangan maupun korporasi.
“Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh,” kata Kristomei dalam keterangannya, Senin, 19 Oktober 2026.
Ia menilai penegakan hukum penting agar upaya pemadaman di lapangan tidak berulang akibat munculnya kebakaran baru yang dipicu aktivitas manusia.
Kristomei juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan karhutla, terutama di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan koordinasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan sinkronisasi program pusat serta daerah.
“Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah,” ujarnya.
Selain penegakan hukum, BNPB juga menyoroti perlunya penanganan jangka panjang terhadap ekosistem gambut.
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove didorong merumuskan solusi permanen, termasuk melalui pembuatan atau optimalisasi kanalisasi untuk menjaga kelembaban dan membasahi lapisan dalam tanah gambut.
BNPB menyatakan ribuan personel gabungan dan berbagai armada helikopter masih dikerahkan untuk pemadaman.
Evaluasi berkala juga dinilai perlu agar pengerahan personel dan sarana prasarana sejalan dengan penurunan jumlah titik panas.
ANTARA
