BORNEONEWS, Nanga Bulik - Bupati Lamandau Ir Marukan mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menerima laporan terkait indikasi praktik pungutan liar oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) pada sejumlah instansi di wilayahnya.
"Saya masih sering mendapat laporan, baik lewat SMS ataupun langsung, masih ada pungli seperti halnya di sekolah-sekolah, kantor Perizinan, Disdukcapil, maupun SKPD lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk di kantor desa melakukan itu. Saya tidak mau mendengar lagi hal semacam itu (pungli)," kata Marukan saat memberi arahan usai melantik 460 pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Pemkab Lamandau di GPU Lantang Torang, Rabu (18/1/2017).
Untuk itu ia mengingatkan agar perilaku seperti ini segera dihentikan, bila tidak Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) agar segera menangkap pegawai semacam itu.
"Pilihannya cuma dua, mau berhenti atau mau ditangkap Tim Saber Pungli!" tegas Marukan.
Marukan secara tegas meminta ASN tidak melakukan pungli dalam setiap pelayanan, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Saya minta jangan ada pungli dalam bentuk apapun juga, terutama kaitannya dengan pelayanan publik," tegas Marukan.
Imbauannya tersebut penting dan wajib disampaikan kepada seluruh ASN di kabupaten Lamandau. Meskipun enggan menginformasikan identitas yang diduga melakukan pungli, Marukan juga mengancam, jika dalam waktu dekat masih tidak ada perubahan, pihaknya tidak akan segan-segan untuk melaporkannya kepada Tim Saber Pungli.
"Kalau tidak berubah, saya akan minta tim Saber Pungli mencokoknya, biar malu dia nanti," tukasnya. (HENDY NURFALAH/B-5)
