BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dari kabupaten/kota ke provinsi, jangan sampai mengganggu penyelenggaraan pendidikan.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Akhmad Subandi.

"Untuk bidang pendidikan, fokus kita adalah soal peralihan kewenangan urusan pendidikan menengah atas ke pemerintah provinsi itu. Jangan sampai, peralihan ini malah mengganggu pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah atas," kata Subandi, Senin (23/1/17).

Ia mengatakan, masa peralihan ini perlu dikawal secara ketat. Ada sejumlah hal yang juga harus diperjelas, terkait kewenangan dan tanggung jawab yang akan diambil-alih pemerintah provinsi.

"Kita belum tahu, apa saja yang diambil alih atau dilimpahkan. Apakah hanya urusan kebijakan pendidikannya. Apakah pembinaan dan pembiayaan gaji guru atau tenaga pengajarnya. Atau malah fasilitas dan infrastrukturnya juga akan diambil alih oleh provinsi," tutur politikus PDI Perjuangan itu.

Rencananya, dalam waktu dekat Komisi A DPRD Kobar bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kobar, akan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pemprov Kalimantan Tengah. (RADEN ARIYO/B-10)