BORNEONEWS, Sampit - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, M Shaleh berharap rencana pembangunan Jembatan Mentaya bukan sekedar keinginan, tetapi ditindaklanjuti Pemkab Kotim dengan upaya-upaya memperjuangkannya. Intinya, wakil rakyat ini meminta, setiap rencana, terutama pembangunan infrastruktur, sedapat mungkin diwujudkan, agar tidak sekedar merilis janji, tanpa bukti.
"Sampai sekarang tidak ada kejelasan rencana pembangunan jembatan itu. Seharusnya ada upaya-upaya pemkab untuk mewujudkannya," kata dia.
Upaya-upaya tersebut, lanjut Shaleh, seperti koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) RI, dengan menyiapkan Detail Engineering Design (DED) atau perencanaan secara rinci.
Selain itu juga tingkat keamanan, lahan yang disiapkan harus clear and clean, hasil kajian kelayakan dan rencana pasca pembangunan, rekomendasi dari Komisi Keselamatan Jembatan Panjang, serta komitmen dan kesiapan sharing anggaran dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten
"Mungkin dari beberapa persyaratan itu baru satu dua yang dipenuhi. Masih banyak tahapan dan persyaratan yang belum dilakukan dan harus dipenuhi untuk mewujudkannya," cetus dia.
Shaleh pun berharap pemkab juga berkoordinasi dengan wakil rakyat di DPR RI asal daerah pemilihan Kalimantan Tengah, untuk membantu memperjuangkan rencana pembangunan Jembatan Mentaya masuk dalam rencana pembangunan nasional.
Sementara itu, rencana pembangunan Jembatan Mentaya yang menelan anggaran sekitar Rp1,4 triliun hingga saat ini belum ada kepastian. Tim dari Kemenpupera yang dikabarkan akan turun untuk melakukan studi kelayan juga tidak ada kabarnya. Pemkab Kotim melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga telah membuat DED atau perencanaan secara rinci. (M. RIFQI/N).
